SUMUT

NASIONAL

Gerindra Minta Bupati Evaluasi OPD Yang Serapan Anggarannya Kecil

Kamis, 11 Juli 2019 | 21.22 WIB
Kali Dibaca |


Batubara-Metrokampung.com
DPC Partai Gerindra sebagai salahsatu partai pengusung Zahir-Oky pada Pilkada 2013 lalu minta  Bupati evaluasi Kepala OPD  yang tak mampu menjalankan program yang sudah  ada.

Sementara anggaran kita sudah ada, percepatan pembangun dilihat sangat lamban, maka kita minta Bupati dan Wakil Bupati  harus tegas terhadap OPD yang tidak mampu menjalankan kegiatan didinasnya masing masing.

Bupati tak usah segan segan dan harus tegas untuk mengganti OPD  yang dianggap tidak mampu.

Demikian disampaikan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten  Batubara M. Rafik (foto), Kamis (11/07) melihat  serapan anggaran OPD jajaran Pemkab Batubara terlalu kecil.

Menurut Rafik, Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Batubara tetap mendukung kebijakan Bupati untuk menggenjot percepatan pembangun di Batubara selagi dalam koridor hukum.

Berbagai kalangan baik legislatif maupun elemen masyarakat menilai lambatnya penyerapan anggaran ditenggarai ketidak profesionalan  para pimpinan  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengelola dan menggunakan anggaran.

Situasi lambatnya penyerapan anggaran diperkirakan Rafik  akan berimplikasi pada tersendatnya  pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. Keadaan ini tak pelak akan merugikan pemerintahan Zahir-Oky dalam mewujudkan visi dan misi mereka pada kampanye sebelumnya.

"Padahal  ketika pembahasan R-APBD, semua OPD mengajukan anggaran untuk ditambah, dan setelah diberikan anggaran malah tidak mampu melaksanakannya, inilah kondisinya, bahwa para OPD Batubara bekerja tidak profesional", ujar Ketua Partai  pengusung Zahir- Oky pada Pilkada 2013 lalu.

Sebagaimana telah diberitakan hingga minggu ke tiga bulan Juni 2019, penyerapan anggaran yang dikelola oleh satuan  OPD di Pemerintahan Kabupaten Batubara masih rendah. Persentase penyerapan anggaran hingga triwulan kedua hanya mencapai 27-31%.

Saat ini, rata-rata capaian penyerapan anggaran tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Batubara masih berkisar 31 persen, dengan angka yang kecil itu dikhawatirkan akan menurunnnya perhatian dari pemerintah pusat terkait anggaran.

Selain itu dikatakan Rafik dengan terlambatnya serapan anggaran seperti di Dinas PUPR dan Dinas Perkim berimplikasi pada lemahnya peredaran uang di Kabupaten Batubara.

Dikatakan Rafik apabila proyek pembangunan sudah berjalan tentu akan menambah penghasilan tukang, pemilik bahan bahkan usaha warung. (ea.ps/mk)
Sebarkan:

Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru