Tobasa-metrokampung. com
Sekelompok Ibu-ibu dari masyarakat adat Raja Naopat Sigapiton nyaris tak sehelai benang menutupi tubuhnya.
Mereka melakukan aksi telanjang menghadang aparat agar tidak membuka lahan yang mereka miliki untuk industri pariwisata di Sigapiton, pada Kamis (12/9/2019).
Belum lama ini, Pemerintah Kabupaten Tobasa dan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) telah melaporkan kepada Presiden Jokowidodo, bahwa lahan tersebut sudah clean and clear.
Pada Sabtu (7/9/2019) pekan lalu, mereka telah bertemu dengan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, juga pihak BPODT dan Pemkab Tobasa. Pertemuan dengan Luhut, mereka membahas pembukaan jalan ini direncanakan sepanjang 1,9 Kilometer dengan lebar 18 meter.
Hal ini dilontarkan Jujung Sitorus SH pada jumat "13/9/2019" dalam temu persnya kepada sejumlah wartawan di Santo Jaya Hotel Porsea seperti melakukan kritik kepada para pihak panitia pembebasan lahan.
Dijelaskanya, sebelumnya pembukaan jalan ini tengah menuai penolakan dari masyarakat karena jalan tersebut melewati daerah pekuburan dan juga perladangan masyarakat.
Mendengar permohonan itu, Luhut langsung dengan tegas akan menjamin bahwa masyarakat tidak akan dirugikan sebut Jujung SH sebagaimana menirukaan statemen Luhut.
Bahkan Menteri Luhut mengatakan bahwa tim appraisal dari Kementerian Keuangan akan turun untuk menghitung nilai tanaman masyarakat yang dilalui jalan yang akan dibuka.
Selain itu, jalan yang semula direncanakan melewati pekuburan akan digeser agar tidak melalui pekuburan tersebut.
"Masyarakat tidak akan dirugikan. Saya jaminannya asal itu sesuai aturan," ujarnya menanggapi permohonan masyarakat Sabtu lalu.
Dalam peristiwa itu seorang staf Kelompok Studi Pengembangan dan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) Rocky Pasaribu menjadi korban pemukulan aparat.
Dalam siaran pers KSPPM menyebutkan, Badan Oorita Danau Toba (BODT) pada Kamis 12 September 2019 mengirim alat berat ke Desa Sigapiton, bermaksud membangun jalan bagian dari pengembangan industri pariwisata di Kawasan Danau Toba sebagaimana dikutip tribun. com
"Saya dipukul dan diinjak oleh aparat saat kami berusaha menghalau masuknya ekskavator ke lokasi lahan yang merupakan wilayah adat Desa Sigapiton,"sebutnya.
Kapolres Tobasa, AKBP Agus Waluyo mengatakan, pemerintah dalam hal ini tim apresial telah mengganti rugi tanaman kepada pemiliknya. Menurutnya, warga termasuk kaum ibu yang menghadang tersebut bukan pemilik tanaman.
"Bukan pemilik tanam tumbuh pak. Yang pemilik tanaman tumbuh sudah dibayar dan diganti rugi sesuai dengan apresial independen,"ujar Waluyo.
Sekda Kabupaten Toba Samosir, yang juga Ketua Tim terpadu yang dihunjuk menyelesaikan tersebut, Audi Murphy Sitorus membantah lahan tersebut milik warga Sigapiton.
Menurutnya, pemilik tanaman bukanlah warga Sigapiton, melainkan warga Dusun Pardamean Sibisa.
"Kalau yang ada tanaman di sana sudah dibayar, jadi itu bukan penduduk setempat,"sebut Murphy.
Terkait jaminan yang disebut Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan terhadap warga Masyarakat adat Butar-butar Sigapiton, Murphy membantah. Sabtu lalu, Menko Luhut menyatakan akan menjamin hak masyarakat adat Sigapiton.(e/mk)
