Pengikut

SUMUT

NASIONAL


DPP-KNTI dan Lembaga Organisasi 'KUSUKA' Audiensi ke Kantor Wali Kota

Jumat, 24 September 2021 | 09.48 WIB
Kali Dibaca |

Plt Walikota Tanjungbalai, Dewan Pengurus Pusat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPP-KNTI) dan sejumlah lembaga organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Ketahanan Usaha Perikanan Nelayan "KUSUKA", Foto bersama setelah Audiensi, Kamis (23/9/21). (Foto Mk/dok)

Tanjungbalai, metrokampung.com
Adapun Koalisi yang datang beraudiensi ke kota kerang diantaranya lembaga FITRA, Perkumpulan Inisiatif, International Budget Partnership (IBP) Indonesia dan DPD KNTI Tanjungbalai. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP KNTI Iin Rohimin menyampaikan 3 hal dalam pertemuan tersebut diantaranya hasil riset KNTI tentang Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang bermasalah untuk nelayan tradisional, terkhusus di kota Tanjungbalai. Ia menyebutkan bahwa nelayan kecil masih kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi termasuk mengurus surat rekomendasi.
Kedua terkait dengan masalah pendataan atau data nelayan Tradisional di Tanjungbalai. Pihak DPRD Sumut dan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sumatera Utara telah menargetkan 60 hari kedepan seluruh nelayan tradisional masuk ke data atau terintegrasi. Selain menentukan kuota, hal tersebut untuk menentukan percepatan layanan pemerintah pada nelayan.

Permasalahan lain yang diungkapkan Iin Rohimin yaitu pengurusan kartu KUSUKA yakni PAS kecil, surat bukti pencatatan kapal/registrasi kapal atau kartu nelayan yang harus segera terakomodir.



Sementara Plt Wali Kota Tanjungbalai Waris Thalib menyampaikan ucapan terima kasih kepada KNTI pusat dan  Koalisi KUSUKA atas kunjungan ke Tanjungbalai. Waris pun menyampaikan kondisi Tanjungbalai dan nelayan didaerahnya saat ini.

"Saya sangat sedih bicara masalah masyarakat kita yang susah, para nelayan disini. Kondisi kota Tanjungbalai memang harus menjadi perhatian karena kita sangat prihatin. Ada 6000-an nelayan tardisional kami orang Tanjungbalai. Mereka sebagian ada juga memang yang punya kapal atau bot kecil dan ada juga yang punya gudang penyimpanan ikan. Nelayan banyak mendapatkan ikan hasil melaut dan di bawa ke daerah kami Tanjungbalai. Tapi kami sendiri tidak punya laut, Kabupaten Asahan yang punya. Bahkan di Tanjungbalai tidak ada cerita ekspor impor ikan, karena semua itu urusannya dibawa ke Belawan. 

”Bagaimana kami mendapatkan PAD dengan kondisi seperti itu. Padahal pendapatan yang seperti itu setidaknya bisa membantu masyarakat banyak termasuk nelayan beginilah kondisi kami," ungkap Waris.

"Saya yakin dan percaya pihak KNTI dan Koalisi KUSUKA punya akses ke pusat. Agar bagaimana Tanjungbalai ini dapat diperhatikan. Kami juga sudah mewacanakan kepada Dinas Perikanan pada tahun 2023 ada TPI yang bisa dibangun di Tanjungbalai," tutupnya. (ES/Mk)
Sebarkan:

Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru