 |
| Ketua PWI Kabupaten Langkat, M Darwis Sinulingga. |
Langkat, Metrokampung.com
Gonjang ganjing seputar terbentuknya Pokja (kelompok kerja) Wartawan Polres Langkat menjadi pembahasan hangat masyarakat, termasuk bagi kelompok Wartawan non PWI di Kabupaten Langkat belakangan ini.
Mereka merasa tidak dipandang dan tidak diperhatikan, dan mereka pun menuding Kapolres Langkat AKBP Danu Pamungkas Totok SH SIK tidak fair alias pilih kasih.
Bahkan, ada pihak yang mengatakan kehadiran Pokja menghambat kerja wartawan yang tidak tergabung di Pokja.
Ada juga isu yang menyebutkan Kapolres Langkat telah termakan hasutan para pengurus PWI, sehingga tidak bersikap adil dalam penyampaian pres rilis.
Ada juga isu yang menyebutkan Kapolres Langkat telah termakan hasutan para pengurus PWI, sehingga tidak bersikap adil dalam penyampaian pres rilis.
Bahkan, ada juga yang mencetuskan kenapa anggota Pokja hanya mereka yang tergabung di PWI saja, padahal organisasi wartawan di Langkat kan bukan hanya PWI.
Ya serta fitnah - fitnah lainnya yang sengaja dihembuskan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab dan dengki akibat kerendahan intelektualnya. Nah, menyikapi gosip yang kurang mengenakkan tersebut, Ketua PWI Langkat hanya senyum santai. Namun, agar ombak tidak semakin koncang, dia pun menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya.
Pertama, kehadiran Pokja tidak bermaksud untuk menghalangi tugas jurnalistik dari kawan-kawan wartawan mana pun di luar Pokja.
" Yah kenapa pula Pokja ini dibilang menghambat ? Apa dasarnya, sehingga dikatakan menghambat ? Sebenarnya justru sebaliknya, karena justru kehadiran Pokja ini membantu teman-teman lainnya jika merasa kesulitan berkomunikasi dengan PJU di lingkungan Mapolres," ujar Ketua PWI Langkat, Darwis Sinulingga yang juga menjabat sebagai penasehat di Pokja.
Lagi pula saat ini, tambahnya, informasi sudah sangat terbuka. Misalnya, nomor telpon atau washtapp pejabat Polri mulai dari tingkat Polsek, Kasatreskrim, Kapolres, Kapolda, bahkan Kapolri banyak diketahui masyarakat.
Jadi, siapa saja bebas berkomunikasi dengan para pejabat tersebut, apalagi wartawan khususnya di jajaran Polres Langkat.
Jadi, jangan pula karena ketidakmampuan si wartawan untuk berkomunikasi dengan baik kepada para pejabat yabg disebutkan tadi, malah Pokja wartawan yang disalahkan. Ini kan lucu.
"Jadi janganlah asal bicara yang akhirnya justru memperlihatkan kebodohan diri sendiri di depan publik," ungkap Darwis.
Kedua, alasan Pokja semuanya anggota PWI Langkat, ya karena Pokja ini memang dibuat oleh PWI dan dilahirkan melalui musyawarah anggota dan Pengurus PWI Langkat.
Jadi, berbeda dan tidak sama dengan wartawan lain yang ada di luaran sana. Dengan kata lain, janganlah dipaksakan agar setara.
" Pokja ini karya PWI, ya jadinya anggotanya orang PWI. Jadi, ya dimana salahnya ?" tandasnya.
Justru, Darwis pun menjelaskan, salah jika yang membuat PWI, tapi anggotanya bukan PWI.
Jadi, sebut Darwis, jika ada organisasi kewartawanan lain juga ingin membuat Pokja, ya silahkan saja. Karena pihaknya tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga organisasi wartawan lain.
"Pokja terbentuk karena disetujui Kapolres Langkat. Jadi, jika ada kelompok lain juga ingin membentuk Pokja atau unit apapun namanya, yah sepanjang disetujui Kapolres, ya tidak masalah, karena yang menetukan kan Bapak Kapolres, bukan kami," tegas Darwis.
Herannya, tambah Darwis, selama ini kemana saja mereka, kenapa tidak pernah berinisiatif untuk membuat Pokja. Nah, setelah PWI yang membuat Pokjanya sendiri, semuanya jadi ribut.
" Nah, Kenapa jadi ribut dan mencampuri urusan rumah tangga orang lain ? Janganlah menjadi orang yang sudah tidak mampu berkarya, tapi terus mengusik karya orang lain. Cukuplah, jangan terus mempermalukan diri sendiri," ujarnya.
Ketiga, berani secara tegas dikatakan anggota Pokja adalah wartawan profesional Karena PWI adalah organisasi kostituen yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. Mau masuk jadi anggota PWI pun tidak mudah, harus melalui ujian yang berstandar. Selain itu, para anggota PWI juga sudah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang digawangi Dewan Pers.
"Jadi yang menyebutkan mereka wartawan profesional adalah Dewan Pers, lembaga yang merumuskan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), sebab mereka dalam wadah organisasi dan kostituen (PWI) dan sudah lulus UKW," paparnya.
Jadi, tambah Darwis, yang mengatakan wartawan itu profesional atau tidak, bukan kita, tapi Dewan Pers.
Selanjutnya, Darwis pun menerangkan salah satu ciri wartawan yang tidak profesional, yakni memuat berita hanya sepihak saja.
Seperti yang terjadi baru- baru ini. Oknum yang mengaku wartawan membuat berita tentang Pokja, harusnya ya konfirmasi kepada Ketua Pokja, bukan beropini.
Darwis pun menegaskan soal Kapolres Langkat yang dianggap pilih kasih, itu tidak tidak benar. Menurutnya, Kapolres Langkat terbuka kepada siapa saja, apalagi kepada wartawan.
" Jadi, yang ditudingkan itu salah. Itu akibat minimnya komunikasi," ujarnya.
Terakhir, Darwis pun menambahkan selama ini dirinya selalu terbuka kepada rekan-rekan dari media manapun jika ingin berkomunikasi. Jadi, silahkan bagi yang mau sharing, datang ke kantor PWI.
Tanggapan itu disampaikan Darwis dalam berbagai kesempatan kepada rekan- rekan wartawan. Terakhir tanggapan dan komentar itu disampaikan Darwis kepada rekan- rekan wartawan di Stabat, Sabtu (18/2/2022). (Sr/ BD/mk)
