 |
| Situasi Rapat Koordinasi di Pendopo Bukti Inspirasi. |
Doloksanggul, Metrokampung.com
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan Pemerintah daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) yang difasilitasi oleh Inspektorat. Materi dalam rapat kordinasi yang dilaksanakan pada Selasa, (21/6/2022) di Pendopo Perkantoran Bukit Inspirasi, Doloksanggul ialah soal pembinaan Monitoring Center for Prevention (MCP) atau Pencegaran Korupsi yang Terintegrasi, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Aset dan Keuangan Daerah.
Tim KPK yang hadir di Humbang Hasundutan, yakni (Person Ini Charge) PIC Tim KPK, Moh Jhanattan dengan didampingi oleh Renta Siregar, Tri Desa Adi Nurcahyo dan Wiwin Setiawan.
Dalam kata sambutannya, PIC Tim KPK wilayah Sumut, Moh Jhanattan mengapresiasi Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor, SE beserta jajaran yang terbuka menerima tim KPK di Humbang Hasundutan.
Dikatakan, Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) atau Pencegaran Korupsi yang Terintegrasi Humbang Hasundutan dari delapan sektor masuk sepuluh besar di Sumatera Utara. Dan untuk tahun ini ada komitmen yang lebih signifikan dengan pengelolaan manajemen MCP bersama.
Dimana menurutnya Bupati Humbang Hasundutan terus mendorong untuk MCP Humbang Hasundutan agar selalu naik.
"Beliau sangat konsen terhadap MCP, menghubungi saya, waktu itu juga Pak Adril minta untuk pembinaan terkait Monitoring Center For Prevention atau Pencegaran Korupsi yang Terintegrasi dari delapan sektor," ujarnya.
Lebih lanjut, Moh Jhanattan juga menyampaikan bahwa kehadiran mereka di Humbahas adalah dalam rangka pencegahan korupsi dengan tujuan adanya warning.
"Kami ingatkan pemimpinnya, kami ingatkan Bapak Bupati misalnya tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Manajemen komitmen, suap dan lainnya. Sebab ini kejahatan rutin yang berulang-ulang terjadi, jadi perlu ada pencegahan,"tukasnya.
Pada kesempatan itu, Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor, SE menyampaikan terimakasih atas kehadiran Tim KPK wilayah Sumut di Kabupaten Humbang Hasundutan dalam rangka Rapat Koordinasi Monitoring Center for Prevention (MCP), Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Aset dan Keuangan.
Dijelaskannya bahwa kehadiran Tim KPK wilayah Sumut di daerah itu adalah monitoring, pemantauan dan penguatan ataupun arahan bagi tugas yang sudah digariskan untuk laksanakan. Sehingga Apapun yang digariskan atau diperintahkan harus dilakukan dengan serius, baik dan benar.
" Sebagaimana kita ketahui bahwa ada tiga prioritas, yang pertama adalah aset dengan target tahun 2023 harus selesai aset yang bisa disertifikatkan. Kedua, potensi pendapatan, pihak-pihak terkait harus menyelesaikan ini termasuk masalah perpajakan. Yang ketiga masalah APIP, permasalahan APIP ini menjadi peringatan dini kepada kita, oleh karena itu jika diperlukan penambahan personil APIP silahkan diajukan,"katanya.
"Kita berharap, setelah selesai kegiatan ini, harus ada percepatan. Karena selain KPK, hasil MCP ini juga diperiksa oleh pihak-pihak lain seperti Kemendagri, Kemenkeu, Kemenpan dan RB atau semua yang terkait pasti cek ulang hasil ini," tegasnya kepada jajaran.
Inspektur Kabupaten Humbang Hasundutan, Drs. B.P. Siahaan, MM dalam laporannya menyampaikan bahwa Rakor MCP dan Monev PBJ, Aset dan Keuangan ini dilaksanakan dalam (dua) sesi. Pada sesi pertama, dengan menghadirkan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang di dalamnya termasuk delapan area intervensi pencegahan korupsi dan pada sesi kedua akan menghadirkan OPD yang bersangkutan dengan Aset dan Pendapatan. (FT/MK)
