Leidong, metrokampung.com
Viralnya di media sosial dan di group perss Kualau Leidong PT. AKW, CSIL dan PT. HAM yang berkedudukan sebagian di Desa Pangkal Lunang Kecamatan Leidong Labuhan Batu Utara. Motor/roda dua dilarang lewat dari portal pihak perusahaan.
Anggota DPRD Dapil. 2 Kecamatan Leidong Dan Kecamatan Hilir Umar Daulay dari partai Hanura menanggapi berita foto viral tersebut.
Seperti dalam foto tersebut, masyarakat rame-rame mengangkat sepeda motor supaya bisa melintas, termasuk Anggota Dewan Umar Daulay ikut membantu dan mengaangkat keretanya.
Dilansir pada Hari Rabu, tanggal 23 November 2022 sore hari.
Aktivis Gempar Labura Maulidi Azizi saat dikonfirmasi media Metrokampung.com mengatakan, kami melihat adanya ketimpangan terjadi, yang mana terdapat portal jalan menghambat jalan tersebut, mengakibatkan terhambatnya aktivitas masyarakat menjalankan kegiatan sosial ekonomi.
Namun di Desa Pangkalan Lunang, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara terdapat suatu perseroan lterbatas yang bisa di lewati para pengendara roda dua untuk memintasi jalan dari Tanjung Balai ke Kualuh Leidong.
Tentunya secara kebutuhan jalan tersebut sangat membantu transportasi ekonomi masyarakat kalangan bawah untuk pendistribusian bahan-bahan pokok menggunakan along-along.
"Kita ketahui bersama jalan besar atau jalan besar yang menghubungkan kecamatan Kualuh Leidong ke Bangun Baru Asahan tidak bisa dilewati akibat jalan hancur. Namun kemarin kami sudah usulkan jalan tersebut agar diperbaiki dan dianggarkan di APBD 2023. Soal itu tinggal menunggu waktu," ujarnya.
"Oleh karena itu untuk masa-masa sekarang untuk menghadapi situasi darurat ini masyarakat memilih jalan alternatif yaitu jalan Perseroan Terbatas (PT AKW). Namun along-along yang mengangkut bahan sembako tidak diperkenankan lewat, sementara mobil Indomaret diberi lewat, masyarakat tidak diperkenankan lewat tapi mobil pengangkut LPG diberi lewat," tambahnya.
Disini ada ketimpangan terjadi, hanya karena sesama pemodal dan memiliki kedekatan diberi lewat, sementara masyarakat kecil tidak demikian.
"Seharusnya PT. AKW, CSIL dan PT. HAM memiliki rasa toleransi di saat masa-masa sulit ini, dan juga harus adanya tenggang rasa diantara kita. Jangan hanya mengedepankan kapitalisme di bumi Labura kita ini," jelasnya lagi.
"Kami meminta kepada DPRD Labuhanbatu Utara agar segera mengevaluasi manajemen pihak perusahaan tersebut dan bila perlu cabut saja izin nya di Labura ini. Kami juga meminta kepada Bupati labuhanbatu utara Agar mengevaluasi Camat Kualuh Leidong agar bekerja dan mempertegas poin-poin kesepakatan dengan pihak perusahaan tersebut diatas. Bila Camat Kualuh Leidong masih tetap pura-pura tidak tahu, kami meminta kepada Bupati labuhanbatu utara copot saja camat Kualuh Leidong," tutup Azizi.
Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp Anggota DPRD Umar Daulay dari Partai Hanura menyatakan dengan tegas,"Saya sangat menyayangkan atas tindakan oknum perusahaanvyang tidak dapat memberikan kontribusi dengan situasi saat ini, mengingat kondisi jalan rusak parah, Nanti kita panggil ataupun RDP kan, apa sebenarnya yang terjadi sehingga mereka membatasi jalan tersebut," ujar Umar Daulay.
Sambungnya "Seharusnya ini jadi perhatian dari pemerintahan kecamatan, Tapi saya heran kenapa tidak ada Solusi dari mereka," tutup Umar Daulay.
Sugito DPRD Golkar saat dikonfirmasi, mohon maaf, langsung aja minta tanggapan dari Pak Camat dan Kades Pangkal Lunang ya bang," ujar Sugito.
Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp Camat Kualau Leidong Jamaluddin dan Kepala Desa Pangkal Lunang Sujianto tidak ada jawaban/balasan.
Suandi Simbolon/MK
Aktivis Gempar Labura Maulidi Azizi saat dikonfirmasi media Metrokampung.com mengatakan, kami melihat adanya ketimpangan terjadi, yang mana terdapat portal jalan menghambat jalan tersebut, mengakibatkan terhambatnya aktivitas masyarakat menjalankan kegiatan sosial ekonomi.
Namun di Desa Pangkalan Lunang, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara terdapat suatu perseroan lterbatas yang bisa di lewati para pengendara roda dua untuk memintasi jalan dari Tanjung Balai ke Kualuh Leidong.
Tentunya secara kebutuhan jalan tersebut sangat membantu transportasi ekonomi masyarakat kalangan bawah untuk pendistribusian bahan-bahan pokok menggunakan along-along.
"Kita ketahui bersama jalan besar atau jalan besar yang menghubungkan kecamatan Kualuh Leidong ke Bangun Baru Asahan tidak bisa dilewati akibat jalan hancur. Namun kemarin kami sudah usulkan jalan tersebut agar diperbaiki dan dianggarkan di APBD 2023. Soal itu tinggal menunggu waktu," ujarnya.
"Oleh karena itu untuk masa-masa sekarang untuk menghadapi situasi darurat ini masyarakat memilih jalan alternatif yaitu jalan Perseroan Terbatas (PT AKW). Namun along-along yang mengangkut bahan sembako tidak diperkenankan lewat, sementara mobil Indomaret diberi lewat, masyarakat tidak diperkenankan lewat tapi mobil pengangkut LPG diberi lewat," tambahnya.
Disini ada ketimpangan terjadi, hanya karena sesama pemodal dan memiliki kedekatan diberi lewat, sementara masyarakat kecil tidak demikian.
"Seharusnya PT. AKW, CSIL dan PT. HAM memiliki rasa toleransi di saat masa-masa sulit ini, dan juga harus adanya tenggang rasa diantara kita. Jangan hanya mengedepankan kapitalisme di bumi Labura kita ini," jelasnya lagi.
"Kami meminta kepada DPRD Labuhanbatu Utara agar segera mengevaluasi manajemen pihak perusahaan tersebut dan bila perlu cabut saja izin nya di Labura ini. Kami juga meminta kepada Bupati labuhanbatu utara Agar mengevaluasi Camat Kualuh Leidong agar bekerja dan mempertegas poin-poin kesepakatan dengan pihak perusahaan tersebut diatas. Bila Camat Kualuh Leidong masih tetap pura-pura tidak tahu, kami meminta kepada Bupati labuhanbatu utara copot saja camat Kualuh Leidong," tutup Azizi.
Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp Anggota DPRD Umar Daulay dari Partai Hanura menyatakan dengan tegas,"Saya sangat menyayangkan atas tindakan oknum perusahaanvyang tidak dapat memberikan kontribusi dengan situasi saat ini, mengingat kondisi jalan rusak parah, Nanti kita panggil ataupun RDP kan, apa sebenarnya yang terjadi sehingga mereka membatasi jalan tersebut," ujar Umar Daulay.
Sambungnya "Seharusnya ini jadi perhatian dari pemerintahan kecamatan, Tapi saya heran kenapa tidak ada Solusi dari mereka," tutup Umar Daulay.
Sugito DPRD Golkar saat dikonfirmasi, mohon maaf, langsung aja minta tanggapan dari Pak Camat dan Kades Pangkal Lunang ya bang," ujar Sugito.
Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp Camat Kualau Leidong Jamaluddin dan Kepala Desa Pangkal Lunang Sujianto tidak ada jawaban/balasan.
Suandi Simbolon/MK
