 |
| Unjuk Rasa : Para pemuda dan mahasiswa saat menggelar aksi unjuk rasa. |
Langkat, Metrokampung.com
Ada banyak masalah di PDAM Tirta Wampu, Langkat. Buktinya, para mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam DPD LAPERA (Laskar Pemuda Nusantara) Binjai- Langkat mendesak Poldasu agar segera memanggil dan memeriksa Dirut PDAM Tirta Wampu, HS Harahap karena diduga telah melakukan korupsi dan menyebabkan carut- marutnya managemen keuangan di PDAM Tirta Wampu. Tuntutan itu disampaikan mereka saat menggelar aksi unjuk rasa damai di Mapoldasu, Rabu (2/8/2023).
Dugaan korupsi dan carut- marutnya managemen keuangan di PDAM tersebut antara lain terkait dengan Bonus Akhir Tahun (BAT) tahun 2023 yang tidak dibayarkan kepada para karyawan. Selain itu, diduga pula SHT (Simpanan Hari Tua) tidak disetorkan ke bank selama 7 bulan.
Lalu, diduga PDAM Tirta Wampu sengaja menunda- nunda pembayaran gaji karyawan. Selain itu pula iyuran jamsostek belum dibayarkan.
"Bahkan, kami juga menduga bahwa PDAM Tirta Wampu tidak membayar pesangon karyawan yang pensiun. Selain itu kami juga menduga bahwa pemakaian air para pelanggan sengaja dinaikkan atau dibengkakkan 5 m3 setiap bulannya untuk keuntungan perusahaan. Itu kan tidak sah dan jelas mencuri namanya," ujar Bagas, Ketua DPD LAPERA Binjai- Langkat dalam orasinya.
Selain itu, tegasnya, diduga PDAM Tirta Wampu juga dengan seenaknya mengganti golongan pelanggan dengan semena- mena tanpa sosialisasi atau pemberitahuan terlebih dahulu mengganti golongan rumah tangga menjadi golongan niaga.
"Selain itu, ada juga didugaan kami mengenai pelanggan yang water meternya rusak, dikenakan tarif 50 m3 sampai 100 m3 pada setiap bulannya. Lalu, yang lebih kami khawatirkan lagi adalah adanya dugaan penjualan asset perusahaan dan pembayaran gaji karyawan yang diangkat, padahal belum terbit SK pengangkatannya. Terakhirnya, lami pun menduga bahwa Dirut PDAM Tirta Wampu tidak bisa mengelola keuangan PDAM Tirta Wampu, sehingga managemennya menjadi sangat buruk dan amburadul. Atau, hal itu memang disengaja agar kebohongan bisa terus dilakukan untuk kepentingan pribadi agar dapat terakomodir dan tidak terlihat," ujarnya.
" Oleh sebab itu, lami meminta dan mendesak Kapoldasu agar segera memanggil dan memeriksa HS Harahap serta segera dilakukan tindakan tegas sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku," ujarnya. (BD)
