 |
| Beri Keterangan : Ketua BBH dan Advokasi Rakyat DPC. PDI-P Langkat saat memberikan keterangan kepada para wartawan. |
Langkat, Metrokampung.com
Seperti biasa, gelaran Pilkada selalu dikotori dengan kecurangan. Salah satunya karena tidak netralnya para aparatur negara, seperti TNI, Polri dan ASN, termasuk para lurah dan kepala desa.
Untuk itu, agar Pilkada tahun ini bisa berjalan dengan lebih jujur, adil, aman, damai dan kondusif serta lebih berkualitas, Badan Bantuan Hukum (BBH) dan Advokasi Rakyat DPC. PDI-P Langkat meminta jajaran Bawaslu Kabupaten Langkat agar lebih tegas, sehingga siapa saja TNI, Polri dan ASN yang tidak netral, bisa ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Hal itu disampaikan oleh Ketua BBH dan Advokasi Rakyat DPC. PDI-P Langkat,T. Muzakkar, SH, MKn kepada para wartawan, saat temu pers dengan para wartawan. di kantor Fraksi PDI-P DPRD Langkat, didampingi para pengurus DPC. PDI-P Langkat dan para anggota DPRD dari Fraksi PDI-P di DPRD Langkat, Selasa (19/11/2024).
 |
| Datangi Kantor Bawaslu Langkat : Ketua BBH dan Advokasi Rakyat DPC. PDI-P Langkat saat mendatangi kantor Bawaslu Langkat. |
 |
| Sikapi Keputusan MK : Ketua BBH dan Advokasi Rakyat DPC. PDI-P Langkat saat menyerahkan surat penegasannya kepada Bawaslu Langkat untuk menyikapi keputusan MK terkait tindak pidana bagi para TNI, Polri dan ASN yang tidak netral. |
"Karena itu, siapapun yang menang, ya biarkan saja. Jangan diganggu, jangan dikotori dengan 'campur tangan' para aparatur dan jangan pula diputar-balikkan. Aparatur negara, seperti TNI, Polri dan ASN, termasuk lurah dan kepala desa, harus bersikap jujur dan netral. Karena itu kalau ada yang mendengar, melihat dan mengetahui ada kecurangan yang dilakukan para aparatur itu, segera laporkan ke Bawaslu dan Bawaslu harus menerima laporan itu dan menindak lanjutinya. Tidak usah takut, karena sekarang sudah tidak zamannya lagi bersikap curang. Sekarang kita harus jujur, jangan bohongi dan khianati rakyat," tegasnya.
Lalu, bagaimana kalau masyarakat takut untuk melapor ? Dengan tegas, Muzakkar pun menjawab, jangan takut.
"Silahkan masyarakat melapor ke Bawaslu. Kalau takut atau tidak ditanggapi, kami siap untuk mendampingi," ujarnya.
Nah, menambahkan penegasan dari Ketua BBH dan Advokasi Rakyat tersebut, Ketua DPC. PDI-P Langkat, Ralin Sinulingga menegaskan, kita harus maklum kenapa seluruh jajaran PDI-P bersikap seperti itu. Itu karena kecurangan masih saja terus terjadi, dan masih ada yang mengarahkan masyarakat untuk mendukung dan memilih si A atau si B. Kalau tidak, ya diancam dan ditakut- takuti, seperti di pentas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu).
"Untuk itu, kita berharap jangan lagi seperti itu, terutama setelah keluarnya keputusan MK tersebut," ujarnya.
Selesai memberikan keterangan kepada wartawan, T. Muzakkar pun bergerak mendatangi kantor Bawaslu Langkat guna menyampaikan surat penegasannya kepada Bawaslu Langkat, agar keputusan MK itu diindahkan dan benar- benar dilaksanakan. Kedatangan Muzakkar dan rombongan pun disambit oleh Rudi Siagian, selaku Kordinator Sekretariat (Korsek) Bawaslu Langkat, karena Ketua Bawaslu Langkat sedang tidak berada di kantornya. (BD)
