 |
| Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tanjungbalai, Nuriana Silaban SH. (Foto Dok/Nuriana) |
Tanjungbalai, metrokampung.com
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tanjungbalai mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan status bencana nasional, atas terjadinya sejumlah bencana banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, serta Aceh beberapa waktu lalu.
Pernyataan itu disampaikan Nuriana Silaban SH, selaku Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tanjungbalai, saat ditemui metrokampung.com, Senin (8/12/2025), menyikapi dampak kerusakan dan banyaknya jumlah korban di berbagai daerah secara khusus di Sumatera Utara akibat peristiwa bencana beberapa waktu lalu.
“Kondisi yang terjadi pada saat ini tidak lagi dapat ditangani dengan kapasitas pemerintah daerah maupun provinsi. Kita melihat dampak bencana seperti di Tapteng Sumut, maupun di Aceh dan Sumbar, mengakibatkan kerusakan fasilitas publik, hunian warga, hingga akses jalan yang terputus menunjukkan perlunya intervensi penuh dari pemerintah pusat,” kata Nuriana.
Nuriana menilai, skala bencana yang terjadi pada saat ini sudah melampaui batas kemampuan daerah. Sehingga menurutnya, negara harus hadir secara total dan hal itu hanya bisa dilakukan melalui penetapan Status Bencana Nasional.
“Di daerah tetangga kita juga yakni, Kabupaten Asahan, turut terjadi bencana banjir yang menggenangi sejumlah wilayah, seperti di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat. Persis berbatasan dengan kota kita,” ucapnya.
“Kondisi ini diakibatkan meluapnya air sungai. Kerusakan akibat bencana tersebut hingga saat ini belum dapat diperbaiki karena ketiadaan anggaran, baik itu di tingkat Pemkab Asahan maupun tingkat Provinsi Sumatera Utara. Terlebih lagi dengan kondisi yang terjadi di Tapteng, yang merupakan daerah yang terparah terdampak bencana di Sumut ini,” sambung Nuriana.
Dirinya merasa khawatir dengan adanya intensitas curah hujan yang cukup tinggi yang masih terjadi saat ini, sehingga dapat menimbulkan banjir yang akan menyebabkan tingkat kerusakan semakin parah. Dimana kondisi itu dapat berdampak ke Kota Tanjungbalai, yang merupakan bagian hilir dari sejumlah sungai - sungai yang ada di wilayah Asahan.
“Pemerintah daerah saat ini tidak memiliki kemampuan anggaran untuk proses penanganan cepat terhadap bencana. Kurangnya kemampuan daerah ini disebabkan efesiensi anggaran atau pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah," ucap Nuriana.
Nuriana berpendapat, jika kondisi bencana ini tidak cepat ditangani dan tidak dilakukan langkah besar oleh pemerintah pusat, maka bisa menimbulkan sejumlah persoalan di masyarakat seperti krisis pangan dan krisis ekonomi di daerah.
“Kita melihat dampaknya sangat meluas, mulai dari hilangnya pemukiman warga, kerusakan lahan pertanian, kebun dan peternakan, terhentinya distribusi logistik, hingga ambruknya sarana infrastruktur jalan, pendidikan dan kesehatan. Dampak bencana ini juga telah banyak korban jiwa yang meninggal dan masih ada yang belum ditemukan. Bagaimana jika kondisi ini berkepanjangan, maka akan mengancam kelangsungan hidup masyarakat,” ucap Nuriana.
Belum lagi akibat dari infrastruktur jalan yang hancur saat ini, sambung Nuriana, menghambat upaya penanganan untuk pertolongan dari pemerintah daerah BPBD dan penyaluran bantuan dari para relawan juga tidak bisa menjangkau kepelosok daerah. Sementara masyarakat yang terisolir sudah sangat butuh akan ketersediaan bahan pangan, makanan, pakaian dan obat-obatan.
"Untuk itu, saya selaku anggota DPRD Kota Tanjungbalai dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan, meminta kepada Pemerintah Pusat untuk segera menetapkan bencana yang terjadi menimpa Sumut, Sumbar dan Aceh, sebagai Bencana Nasional, agar penanganannya lebih optimal dan cepat," pungkas Nuriana dengan penuh harapan. (**)
