TAPUNULI UTARA, metrokampung.com
Angin kencang di perbukitan Simate-mate, Kecamatan Adian Koting, menjadi saksi bisu sebuah momen langka dalam birokrasi Indonesia. Kamis (26/03/2026), dua punggawa Kabinet Merah Putih, Menteri PKP Maruarar Sirait dan Mendagri Tito Karnavian, turun langsung ke jantung persoalan: pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi penyintas bencana Desa Dolok Nauli.
Bukan sekadar seremonial gunting pita, kunjungan ini berubah menjadi panggung transparansi radikal.
Diplomasi Speakerphone dan Solusi Instan
Suasana sempat memanas ketika delapan warga mengadu langsung kepada rombongan menteri bahwa mereka belum tersentuh bantuan. Menghadapi situasi tersebut, Maruarar Sirait menunjukkan sisi humanisnya dengan memberikan bantuan tunai darurat secara spontan.
Namun, Maruarar tahu bahwa uang tunai hanyalah plester sementara. Akar masalahnya adalah benang kusut birokrasi. Dalam langkah yang mengejutkan warga dan pejabat setempat, ia merogoh ponselnya dan menghubungi Kepala BPS Pusat. Melalui sambungan speakerphone yang disiarkan di hadapan masyarakat, ia meminta kepastian validasi data bagi 34 keluarga yang masih tertahan di BNPB.
"Tidak boleh ada warga yang berhak namun terlewat karena kendala administratif," tegas pria yang akrab disapa Ara tersebut. Pesannya jelas: birokrasi harus melayani manusia, bukan sebaliknya.
Filantropi Rp10 Miliar: Memangkas Rantai Birokrasi
Salah satu anomali positif dalam proyek Huntap ini adalah sumber dananya. Di tengah keterbatasan anggaran negara, keluarga besar Maruarar Sirait mengambil langkah berani dengan mengucurkan dana pribadi sebesar Rp10 Miliar.
Dana yang bersumber dari Ibunda Maruarar, Ny. Sondang Sidabutar, telah disetorkan lunas. Langkah ini diambil bukan sekadar aksi amal, melainkan strategi untuk memotong rantai birokrasi pengadaan yang seringkali memakan waktu lama, sehingga warga terdampak bisa segera memiliki atap di atas kepala mereka.
Target Tegas dan Mitigasi Keamanan
Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Hutabarat, yang mendampingi kunjungan tersebut, memastikan bahwa pembangunan tidak hanya mengejar kecepatan, tetapi juga keamanan. Fokus saat ini adalah penguatan lahan rawan longsor di belakang pemukiman.
Berdasarkan kontrak sosial yang disepakati, berikut adalah target penyelesaiannya:
Tahap I (68 Unit): Target tuntas pada 5 Mei 2026.
Tahap II (35 Unit): Target tuntas pada Juni 2026.
Catatan Penutup: Kontrak Sosial di Simate-mate
Kunjungan ini diakhiri dengan dokumentasi bersama sebagai bentuk "kontrak sosial" antara pemerintah, donatur, dan rakyat. Di Simate-mate, kita melihat potret baru pemerintahan: di mana transparansi dilakukan di lapangan, data diperbaiki melalui telepon langsung, dan kepedulian pribadi hadir mengisi celah-celah administrasi.
Bagi warga Dolok Nauli, harapan kini bukan lagi sekadar janji di atas kertas, melainkan bangunan beton yang mulai berdiri tegak di atas bukit Adian Koting.
Laporan : Jufri Panjaitan
Editor : Simon Sinaga
