Langkat, Metrokampung.com
Masih dari pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2027 yang digelar di Hotel Santika Premiere Dyandra, Medan, Rabu (22/4/2026), yang dihadiri oleh Bupati Langkat, H. Syah Afandin, SH (Ondim), Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., dan turut dihadiri Gubernur Sumatera Utara M. Bobby Afif Nasution, S.E, M.M, Wakil Gubernur Sumut H. Surya, B.Sc, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, SH, M.Kn, serta para kepala daerah se-Sumatera Utara dan seluruh unsur Forkopimda.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam arahannya menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda seremonial, melainkan forum strategis untuk merumuskan perencanaan pembangunan yang konkret dan berkualitas.
"Jangan anggap Musrenbang sebagai kegiatan rutinitas atau sekadar kumpul-kumpul. Ini harus menjadi forum yang benar-benar menghasilkan perencanaan pembangunan yang terbaik,” tegasnya.
Tito juga mengapresiasi capaian indikator pembangunan Sumatera Utara yang dinilai cukup baik secara nasional, khususnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai angka 76,47 lebih tinggi dari rata-rata nasional 75,90. Namun demikian, dia mengingatkan bahwa pemerataan pembangunan antarwilayah masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH (Ondim) menyampaikan bahwa Musrenbang RKPD memiliki peran penting sebagai wadah penyelarasan arah kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Dia menekankan bahwa penyusunan rencana pembangunan daerah harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat serta menjadi dasar dalam menentukan program prioritas yang terukur dan berkelanjutan.
“Musrenbang RKPD merupakan forum strategis untuk menyelaraskan prioritas pembangunan lintas sektor dan wilayah, sehingga program yang dirumuskan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Lebih lanjut Ondim juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Langkat dalam mendukung program pembangunan Provinsi Sumatera Utara melalui sinergi perencanaan yang matang dan terintegrasi.
Dia berharap seluruh hasil pembahasan dalam Musrenbang dapat menghasilkan dokumen RKPD yang berkualitas, implementatif, serta mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh wilayah Sumatera Utara.
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam merumuskan arah pembangunan Sumatera Utara ke depan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. (BD)
Masih dari pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2027 yang digelar di Hotel Santika Premiere Dyandra, Medan, Rabu (22/4/2026), yang dihadiri oleh Bupati Langkat, H. Syah Afandin, SH (Ondim), Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., dan turut dihadiri Gubernur Sumatera Utara M. Bobby Afif Nasution, S.E, M.M, Wakil Gubernur Sumut H. Surya, B.Sc, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, SH, M.Kn, serta para kepala daerah se-Sumatera Utara dan seluruh unsur Forkopimda.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam arahannya menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda seremonial, melainkan forum strategis untuk merumuskan perencanaan pembangunan yang konkret dan berkualitas.
"Jangan anggap Musrenbang sebagai kegiatan rutinitas atau sekadar kumpul-kumpul. Ini harus menjadi forum yang benar-benar menghasilkan perencanaan pembangunan yang terbaik,” tegasnya.
Tito juga mengapresiasi capaian indikator pembangunan Sumatera Utara yang dinilai cukup baik secara nasional, khususnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai angka 76,47 lebih tinggi dari rata-rata nasional 75,90. Namun demikian, dia mengingatkan bahwa pemerataan pembangunan antarwilayah masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH (Ondim) menyampaikan bahwa Musrenbang RKPD memiliki peran penting sebagai wadah penyelarasan arah kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Dia menekankan bahwa penyusunan rencana pembangunan daerah harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat serta menjadi dasar dalam menentukan program prioritas yang terukur dan berkelanjutan.
“Musrenbang RKPD merupakan forum strategis untuk menyelaraskan prioritas pembangunan lintas sektor dan wilayah, sehingga program yang dirumuskan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Lebih lanjut Ondim juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Langkat dalam mendukung program pembangunan Provinsi Sumatera Utara melalui sinergi perencanaan yang matang dan terintegrasi.
Dia berharap seluruh hasil pembahasan dalam Musrenbang dapat menghasilkan dokumen RKPD yang berkualitas, implementatif, serta mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh wilayah Sumatera Utara.
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam merumuskan arah pembangunan Sumatera Utara ke depan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. (BD)
