 |
| Koordinator Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Gandi Parapat (kiri) di Taman Makan Pahlawan, Medan. (Foto: dok pribad) |
Medan, metrokampung.com
Pemilu 2019 masih menyisahkan masalah, meski masa pemungutan suara telah berkhir. Pasangan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan pasangan capres petehana Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai peraih suara terbanyak.
Yang menjadi masalah utama tidak sekedar ada upaya hukum dari pasangan capres yang kalah dalam perolehan suara, namun terjadi gelombang aksi massa yang puncaknya pada 22 Mei 2019. Aksi yang digelar di sejumlah titik di Jakarta ini berakhir dengan kericuhan yang berdampak pada kerusakan fasilitas umum, dan korban luka-luka, maupun meninggal dunia.
Melihat kondisi tersebut, Koordinator Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Gandi Parapat mengatakan saatnya kedua pasangan capres menyudahi konflik yang ada sambil menunggu proses hukum yang akan berlangsung di MK. Baik Prabowo dan Jokowi harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
“Konflik ini harus diakhir dengan sama-sama menunjukkan sikap kenegarawan. Baik Prabowo, maupun Jokowi harus punya komitmen untuk menjaga keutuhan NKRI, Pancasila, dan Persatuan bangsa bila tidak rakyat akan terus menjadi korban,” kata Gandi usai ziarah ke Taman Makam Pahlawan, Medan, Jumat (31/5/2019).
Gandi khawatir bila komitmen menjaga persatuan bangsa ini tidak ada pada diri kedua pasangan capres tersebut, konflik yang melibatkan massa pendukung ini akan terus bergulir. Menurut dia, momentum Hari Kelahiran Pancasila yang jatuh pada 1 Juni esok menjadi waktu yang tepat untuk menunjukkan komitmen tersebut.
“Bila para elitnya sudah bersatu maka saya yakin massa pendukung di arus bawah ini akan mengikuti. Jadi kunci untuk meredakan ketegangan politik ini harus berawal dari pucuk pimpinannya,” ujar Gandi.
Imbauan itu disampaikan Gandi usai dirinya berziarah ke Taman Makan Pahlawan Medan bersama Devisi Monitorong PMPHI Johannes Sitompul. Ia mengaku mendapatkan bisikan supaya menyampaikan pesan perdamaian kepada kedua kubu. Apalagi ia memperkirakan tensi politik dalam beberapa hari ke depan akan kian tinggi. Terutama pada saat MK memproses sengketa pilpres.
“Tidak ada yang tidak mungkin untuk dilakukan. Kalau keduanya punya kesadaran yang sama untuk membangun Indonesia tanpa harus menimbulkan korban jiwa, maka mau tidak mau ketegangan ini harus diredakan,” papar dia.
Wacana pertemuan Jokowi-Prabowo guna meredakan tensi politik sudah direncanakan pasca hari pencoblosan Pemilu 2019, namun pertemuan tersebut belum terealisasi. Menko Kemaritiman yang juga politikus senior Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa Jokowi tidak ada masalah untuk bertemu siapa pun, apalagi Prabowo. Kini tinggal menunggu waktu yang pas.
Kini dorong pertemuan Jokowi-Prabowo kian menguat. Paling anyar, Jokowi-Prabowo diminta bertemu oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyatakan Prabowo hingga saat ini belum mempunyai agenda bertemu dengan Jokowi.(rel/mk)
.jpg)
