SUMUT

NASIONAL

Bupati Karo : Komisi D DPRD Provsu Kiprahnya Tidak Diragukan Lagi Dalam Hal Loby-Lobby ke Pusat

Jumat, 21 Juni 2019 | 16.26 WIB
Kali Dibaca |

Bupati Karo, Terkelin Brahmana saat menerima rombongan komisi D DPRD Provsu.

KARO – METROKAMPUNG.COM
Komisi D DPRD Provsu  dipimpin oleh Ketua Sutrisno Pangaribuan, bersama rombongan Wakil ketua Burhanuddin, anggota Yantoni purba, layari Sinukaban, Jubel Tambunan , Herman Sembiring . Ari wibowo, fahrizal, Darwin , Donald lumbanbatu, Darwin lubis, menyambangi kantor Bupati Karo dalam rangka kunjungan kerja.

Kedatangan komisi D ini, ingin melihat infrastruktur yang sedang berjalan di kab. Karo yang dikerjakan oleh kewenangan pihak propinsi, semisal pelabaran jalan tahap II Kabanjahe - Simpang Ujung Aji, sekaligus ingin mendengar isu apa saja yang saat ini yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Karo, perlu campur tangan dan dukungan komisi D DPRD Provsu. "Kata Sutrisno Pangaribuan saat diterima Bupati Karo Terkelin Brahmana SH didampingi staf ahli bupati Agustin Pandia dan  sejumlah OPD Pemkab Karo turut hadir, Jumat (21/6) pukul 10.00 wib  diruang kerjanya.

Kepala Bappeda  Ir Nasib Sianturi Msi menguraikan beberapa isu yang sangat penting untuk Ditindaklanjuti dan dikawal dalam pembangunan infrastruktur di wilayah kab. Karo.

Isu  pertama terkait jalan Medan - Berastagi, kedua jalan tembus desa Serdang - rumah liang kab. Deliserdang dan ketiga penetapan   Ruas ruas jalan Simpang Tongkoh - Simpang Sinaman Kecamatan Tigapanah beralih ke tingkat  Propinsi Sumut," paparnya.

Lanjutnya, yang perlu Ditindaklanjuti dan dikawal isu pertama agar program tersebut terealisasi, apalagi komisi D DPRD Provsu berkenan mengawal program musrenbang tersebut, maka kemungkinan besar jalan tersebut berubah menjadi jalan tol sesuai studi banding di Bappenas dengan mengatakan, apabila cukup dana ditahun 2020 maka kemungkinan di bangun jalan tol Medan - Berastagi. Katanya
Mengenai isu kedua, jalan tembus desa Serdang - Rumah Liang pemda Karo akan terus menuntaskan untuk berkelanjutan  dengan cara menampung anggaran karya bakti TNI.

Ketiga,penetapan ruas jalan simpang tongkoh - simpang sinaman kab. Karo saat ini belum ditampung anggaran pemeliharaan pihak Provsu, untuk itu kiranya komisi D DPRD Provsu dapat fasilitasi ke Bina Marga Propinsi. Terangnya
Bupati Karo Terkelin Brahmana SH menyampaikan  sangat berterimaksih atas kepedulian komisi D DPRD Provsu beserta rombongan, yang cukup menyita waktu mereka demi memajukan pembangunan Infrastruktur Tanah Karo Simalem," ucapnya.

Ada beberapa hal tadi sudah disampaikan kepala Bappeda diatas, itu adalah bagian yang kami butuhkan uluran tangan komisi D DPRD Provsu berkolaborasi dengan Pemkab Karo, mudah mudahan dengan adanya dorongan dan sinergitas bersama, saya yakin komisi D DPRD Provsu tidak diragukan lagi dalam kiprahnya melobi dan mengawal Kejenjang tingkat pusat. Imbuh Terkelin
Sementara kepala seksi pemeliharaan  UPT Binamarga Kabanjahe, Menanggapi terkait ruas jalan simpang Tongkoh - Simpang Sinaman, dirinya mengakui sudah diambil alih oleh pihak Binamarga Provsu, menurutnya masalah kendala jalan tersebut  belum kunjung diperbaiki karena belum ada serah terima asset, hal ini jadi bumerang tindaklanjut anggaran dapat ditampung di propinsi. Ujarnya
Komisi D DPRD Provsu Akan Menemui  Bappenas dan Komisi V DPR RI Cukup Dana, Sesuai Hasil Studi, Akses Jalan Tol Akan  Jadi Kenyataan
Menyahuti isu yang diutarakan pemda Karo kepada  ketua komisi D DPRD Provsu, Sutrisno Pangaribuan, menurutnya tiga point tersebut akan segera didukung dan dikawal sampai ketingkat pusat.
Iya, akan kita kejar terus, seperti jalan alternatif Medan - Berastagi  masuk program di desk APBN pusat akan kita kawal, untuk itu kami pihak komisi D DPRD Provsu berencana ke Bappenas dan komisi V DPR RI pada bulan juli 2019, agar hasil studi itu yang nantinya dilaksanakan tahan 2020,yaitu jalan tol," katanya.

Terkait jalan desa serdang Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo - Rumah Liang Kabupaten Deliserdang, kami komisi D DPRD Provsu akan membantu pembebasan lahan yang masuk kawasan hutan, begitu juga penetapan ruas jalan simpang tongkoh - simpang Sinaman akan kita pastikan apa kendala sebenarnya sehingga dana anggaran belum ditampung," jelasnya.

“Sesuai penjelasan UPT Binamarga Kabanjahe tadi,bahwa kendala salah satu belum ada penyerahan asset, nah untuk itu besok sabtu (22/6) pihak Bappeda dan PUPR Provsu akan kita panggil untuk rapat, jadi besok akan kita cek  datanya, apakah sudah ada terdaftar di Bappeda, ini juga akan kita kejar, agar semuanya rampung," tandasnya.

Selanjutnya, selesai diskusi rombongan komisi D DPRD Provsu didampingi Bupati Karo , Terkelin Brahmana dan  sejumlah OPD Pemkab Karo, melakukan Peninjauan kelapangan  pelebaran jalan di desa sumbul Kecamatan  Kabanjahe.(amr/mk)

Sebarkan:

Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru