Tobasa-metrokampung.com
Presiden Joko Widodo menanggapi persoalan panjang terkait pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Pusat Kaldera Geopark Danau Toba yang kini dikelola Badan Pengelola Otorita Danau Toba (BPODT) di Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, mengutus dua orang dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Jum'at (28/9/2019).
Annie dan Siska Hutagalung, kedua perempuan berdarah Batak ini sengaja dipilih untuk berdialog, menjaring informasi sebanyak banyaknya serta membuka ruang komunikasi dengan seluruh elemen terkait persoalan pembangunan di lahan BPODT. Lewat surat yang diterima Bupati Tobasa Darwin Siagian, Kamis (26/9), telah diundang perwakilan tiga desa masing masing 5 orang yakni dari Desa Motung, Desa Pardamean Sibisa, Desa Sigapiton, BPODT, Kapolres dan Pemkab Tobasa.
Pertemuan dijdwalkan dimulai sekira pukul 13.00 WIB di Kantor Bupati Tobasa. Perwakilan dari Desa Motung dan Pardamean Ajibata hadir dan memberikan aspirasinya terkait lahan BPODT yang diklaim tanah adat Bius Raja Paropat Sigapiton.
Pahala Sirait, 67, sebagai wakil marga Sirait dari Desa Pardamean Sibisa, dengan tegas mengakui keberadaan lahan seluas 279 Ha yang tahap pertama yang akan di Groud Breaking tanggal 10 Oktober nanti, adalah tanah adat marga Sirait.
Pahala memberika berkas berkas pendukung berupa surat penyerahan orangtua Sirait pada tahun 1952. "Di surat ini jelas, dari seluruh tetua yang menandatangi, tak ada satupun perwakilan dari Bius Raja Paropat Sigapiton, semua dari Pardamean Sibisa. Jadi tak ada hak warga Sigapiton mengklaim tanah itu sebagai tanah adatnya," tutur Pahala.
Senada, Sabar Manurung dari Motung juga mengklaim bahwa lahan BPODT seluas 336 Ha maka 3/4 luasannya berada di hutan adat Motung. "Sebenarnya, kamilah pemilik lahan terluas dari keseluruhan lahan BPODT ini. Kami juga menyerahkan pernyataan sikap kami dari Raja Bius Motung terkait pengakuan hutan adat kami Desa Motung," paparnya.
Ketidak hadiran warga Sigapiton akhirnya memaksa KSP untuk turun langsung ke Desa Sigapiton. Pertemuan khusus dilakukan ke esokan harinya, Sabtu (28/9) sekira pukul 10.00 WIB.
Penjaringan aspirasi dipimpin Annie dan Siska Hutagalung dari KSP, dihadiri Bupati Tobasa Darwin Siagian, Wakil Bupati Hulman Sitorus, Sekda Audy Murphy Sitorus, Dirut BPODT Arie Prasetyo, Direktur Destinasi Pariwisata M.Tata.S.Ridwanullah, Kapolres Tobasa diwakili Kasat Intelkam Antoni Rajagukguk, serta Direktur KSPPM Delima Silalahi.
Dalam kesempatan tersebut, Siska Hutagalung dari KSP mengaku berterimakasih atas seluruh informasi terkait pemetaan persoalan di lahan BPODT.
Terkait kekuatiran warga Sigapiton atas kehadiran BPODT di daerahnya, Siska menjamin bahwa keberadaan warga tidak akan tergusur dari Sigapiton.
"Negara harus hadir disetiap permasalahan yang dihadapi warga negara. Kami sangat berharap kalau kemarin bapak ibu bisa hadir, sebab ada banyak yang perlu dibicarakan bersama dengan Desa lain.
Namun demikian kami hadir disini untuk mendengarkan semua aspirasi masyarakat, tapi kami bukan pengambil kesimpulan, kami hanya mengakomodir semuanya dan melaporkannya langsung kepada Bapak Presiden," papar Siska.
Dari hasil penjaringan aspirasi ini, lanjut Siska, "Saya menemukan kekuatiran yang menurut saya tidak seperti itu. Ternyata lewat paparan BPODT, tidak ada seperti kekuatiran masyarakat ini. Persoalan lebih besar justru masalah komunikasi antara BPODT, Pemkab dengan masyarakat Sigapiton," pungkas Siska.
Presiden sudah datang ke Danau Toba,semua lini sudah digerakkan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat Danau Toba dengan program KSPN.
Bupati Tobasa, Darwin Siagian mengatakan semua kabupaten se kawasan Danau Toba menginginkan kehadiran BPODT ini.
"Pusat Kaldera Geopark Danau Toba ditetapkan di Tobasa menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya. Kalau kalian, tentu tidak bisa saya paksakan untuk suka," tegas Darwin.(e, js/mk)
