SUMUT

NASIONAL

Warga Humbang Berharap, Ahok Bukan Alat Kampanye, Karena P-APBD Terancam 'Gatot'

Kamis, 05 September 2019 | 20.51 WIB
Kali Dibaca |

Mantan Gubernur DKI, Ahok  saat menyambangi salah satu lahan di Humbang Hasundutan dan melakukan pertanaman jagung.  

Humbahas, Metrokampung.com
Mantan Gubernur DKI, Basuki Tjahaya Purnama (BTP) atau yang akrap dikenal dengan nama Ahok berkunjung ke Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) Kamis,(5/9/2019). Menurut keterangan Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor kepada sejumlah rekan media diruangan kerjanya Rabu,(3/9/2019) lalu menyatakan bahwa lawatan yang dilakukan Ahok ke daerah itu didasari inisiatif sendiri, guna menggeluti bisnis yang sifatnya non profit di bidang ekonomi kemasyarakatan.

Menurut Dosmar, niat Ahok ini semata-mata untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Humbang Hasundutan, melalui system pemberdayaan melalui sector pertanian dan peternakan. Sehingga kedatangan pak Ahok ini nantinya akan bersama-sama dengan sejumlah investor yakni, PT. JAPFA COMFEED INDONESIA,tbk (JCI) dan PT.SANTOSA HANDOJO. Ketua DPC PDIP Kabupaten Humbang Hasundutan ini menjelaskan bahwa PT. JCI merupakan perusahaan agri food terbesar di Indonesia. Perusahaan ini bergerak di bidang, peternakan ayam, sapi dan perikanan. Oleh karena nya, Ahok beserta rombongan dijadwalkan menyambangi salah satu lahan pertanian yang ada di kecamatan Lintong Ni Huta.

Beranjak dari situ, lanjut Dosmar, Ahok diagendakan mengisi acara seminar yang dilaksanakan di Pendopo, Bukit Inspirasi. “Ahok memilik track record yang bersih dan jujur saat memimpin DKI. Jadi para ASN Pemkab Humbang Hasundutan ini sangat penting mendengar saran dan masukan dari beliau," ujarnya.

Menanggapi kedatangan Ahok di Bumi Humbang Hasundutan, Sudi Munthe sekjend. Ormas setempat sekaligus sosok pemuda pemerhati kepada awak media, Kamis,(5/9/2019) berharap kunjungan tersebut benar-benar memberi mamfaat real bagi masyarakat, bukan sekedar hajatan hiburan rakyat tanpa tindak lanjut yang jelas, dan justru menyita dan menguras anggaran Pemda dengan memuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial belaka.

Dirinya juga menyayangkan, bila kunjungan Ahok sebagai tokoh yang banyak dibanggakan masyarakat Indonesia khususnya Kabupaten Humbang Hasundutan dijadikan sebagai alat kampanye dalam menyonsong konstilasi pemilihan kepada daerah yang sudah di depan mata. Sebagai tujuan membangun tingkat keyaninan public atas pencapaian pelaksanaan roda pemerintahan di Humbang Hasundutan. Padahal masih banyak PR yang belum tertuntaskan.

Apalagi kata Sudi, Pemda terkini memiliki catatan sejarah buruk dalam sejarah pemerintahan di Indonesia, diantaranya tidak memiliki P-APBD selama 2 (dua) tahun berturut-turut, bahkan untuk penetapan P-APBD 2019 pun terancam gagal total alias Gatot. Hal ini menunjukan sebuah kegagalan Pemda dalam membangun keharmonisan dengan pihak legislative dan para stake holder di Humbang Hasundutan. Sebab keberhasilan itu menurutnya, tidak di ukur dari banyak nya tokoh penting yang datang ke Humbang Hasundutan, namun bagaimana pemerintah mewujudnyatakan bahwa program-program yang diperbuat itu sungguh-sungguh berdampak baik bagi ekonomi masyarakat.

Wakil ketua DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, Jimmy Togu Purba,SE yang kemudian dikonfirmasi media membenarkan bahwa pembahasan dan pengesahan P-APBD 2019 diambang kegagalan, mengingat terdapat 4 (empat) pimpinan fraksi yang menolak. Selain dari itu, rapat Banmus DPRD yang diagendakan sebanyak 2 (dua) kali pun terpaksa kandas, disebabkan rapat tersebut tidak memenuhi qorum sebagimana yang ditetapkan dalam aturan.

“Jadi begini, kita sudah adakan 2 (dua) kali Banmus untuk penjadwalan penetapan P-APBD, tetapi tidak juga Quorum. Awalnya, sebelum dilakukan Banmus ini ada 4 (empat) fraksi menolak, dan itulah pemicu ketidak quoruman tersebut. Namun diupayakan dalam waktu dekat ini mengelar rapat pimpinan DPRD, untuk membahas apakah akan dilakukan kembali Banmus ini. Bila dalam rapat nanti disetujui dilakukan nya Banmus, maka akan dilaksanakan. Akan tetapi apabila tidak disetujui atau kembali tidak quorum, maka penetapan P-APBD gagal tahun ini," terangnya. (Tim Redaksi MK)
Sebarkan:

Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru