 |
| Bupati Karo Terkelin Brahmana bersama Tim Survei Ketua Syawaluddin, SKM, dr. H Fahrurazi, M. Kes anggota, drg. Musril M. Kes anggota, Forkopinca, disambut dan dilakukan pengalungam bunga oleh panitia dan disaksikan sejumlah OPD dan Forkopinca Berastagi. |
Karo, metrokampung.com
Bupati Karo Terkelin Brahmana, didampingi asisten 1 pemerintahan Drs Suang Karo-karo, Kadis Kesehatan drg Irna Safrina Meliala, dan Camat Berastagi Mirton Ketaren, menghadiri acara "Opening Meeting Survei Akreditasi Puskesmas Korpri Tahun 2019" , Senin (18/11) pukul 09. 00 wib di puskesmas Korpri Berastagi.
Disela sela penyambutan kedatangan Bupati Karo Terkelin bersama Tim surveior ketua Syawaluddin, SKM, dr. H Fahrurazi, M. Kes anggota, drg. Musril M. Kes anggota, Forkopinca berastagi dan Kepala Puskesmas Korpri terlihat panitia menyuguhkan dan mengalungkan bunga dan kain selendang bermotif Karo.
Selanjutnya, Bupati Karo Terkelin Brahmana mengatakan pembangunan bidang kesehatan merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Karo, sekaligus mendorong dan berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan kesehatan melalui perluasan jangkauan kesehatan dan peningkatan mutu kesehatan secara berkesinambungan yang dapat dicapai melalui akreditasi Puskesmas ini, ujarnya dihadapan tim survei.
" Yang tidak kalah penting, berhasilnya pembangunan kesehatan pada hakikatnya menuntut kerja sama yang lebih sinergis antara Pemkab Karo, stakeholder dan seluruh masyarakat. Akreditasi Puskesmas merupakan pengakuan terhadap Puskesmas yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang telah ditetapkan oleh menteri kesehatan, tandas Terkelin Brahmana.
Dan atas nama pemerintah Kabupaten Karo ketika kami siap berkomitmen untuk, melaksanakan dan memenuhi syarat yang wajib dipenuhi untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan tim Surveior, sehingga puskesmas Korpri menjadi terakreditasi, ucap Bupati menambahkan.
Sementara kadis kesehatan Drg. Irna safrina Meliala membenarkan bahwa akreditasi merupakan sudah kewajiban dari amanah pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang pusat kesehatan masyarakat dan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 tahun 2015 tentang akreditasi Puskesmas, klinik Pratama tempat praktik Mandiri dokter dan dokter gigi, ujarnya.
Lebih lanjut Irna mengekemukakan, Walaupun dinas kesehatan tidak diakreditasi, tapi mau tak mau harus puskesmas harus di akreditasi mengikuti irama dari amanah ketentuan yang ada, untuk itu saya ucapkan Tim surveior dari komisi Akreditasi Fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dalam rangka survei Akreditasi Fasilitas kesehatan tingkat pertama di UPTD Puskesmas Korspri, yang berlangsung 17-21 Nopember 2019, paparnya.
Tim Akreditasi ini selesai apabila semua puskesmas kab karo nantinya tercapai sudah 19 puskesmas, di akreditasi, dimana tahun 2019 ini puskesmas Korpri yang ke 17 akan di akreditasi, Irna menambahkan.
Pada kesempatan yang sama ketua tim survei ketua Syawaluddin, SKM menjelaskan Akreditasi ini adalah suatu berproses, bukan bisa instan. Inilah tugas kami hadir untuk menelusuri dokumen dokumen nantinya dan butuh keterbukaan, agar dapat tim menentukan penilaian kelayakan atau kelulusan akreditasi bahkan Kita cek juga sarana dan prasarananya, ini juga akan dicek kesiapannya, ujarnya.
Menurut Syawaluddin, Kedepan puskesamas akan dijadikan preventif dan promotif, ini program kementerian kesehatan RI sekarang ini, jadi orang datang ke puskesamas untuk berkonsultasi terkait kesehatan, kalau sudah sakit ya, harus dibawa ke rumah sakit untuk diobati, agar kembali sehat. Inilah gambaran kami disini, imbuhnya.
Lebih spesifik hal yang kita tuntut kedepan Perbaikan perbaikan ini harus ada perubahan, jangan takut kehadiran tim superior ini, nikmati saja, sebab pengalaman kami tim ada rasa ketakutan, ketika tim datang, untuk itu pahami sesuai regulasi, kami siap mengarahkan demi perbaikan yang baik, pungkasnya. (amr/mk)
