UPT Kehutanan Provsu Ramlan Barus 296 KK Terindikasi Melakukan Perambahan
Karo, metrokampung.com
Pemerintah Kabupaten Karo bersama BNPB, BPBD Propinsi Sumut, Kehutanan Propinsi sumut, BPKP perwakailan sumut dan Forkopimda Kab karo menggelar rapat evaluasi dan langkah langkah percepatan Relokasi tahap III yang sedang kita laksanakan di Siosar, Senin (25/11) pukul 10.00 Wib di ruang rapat Bupati Karo lantai 2.
Bupati Karo Terkelin Brahmana mengemukakan rapat ini merupakan evaluasi permasalahan dan progress pelaksanaan sekaligus untuk merumuskan langkah langkah pelaksanaan yang perlu kita sinergikan, sehingga kegiatan Relokasi dapat terlaksana dengan baik dan cepat serta akuntabel, ujarnya.
Sebagaimana kita ketahui bersama terdapat beberapa kendala teknis maupun non teknis dalam pelaksanaan seperti cuaca musim hujan, kesiapan personil, Pelaksana kegiatan dan saling keterkaitan kegiatan satu dengan yang lainnya. Untuk itu dalam rapat ini, pemda karo siap menerima saran dan masukan atas kondisi dan situasi saat ini sekaitan dengan pelaksanaan Relokasi yang sedang berlangsung, papar bupati.
Selain masalah diatas, Terkelin Brahmana menyebutkan mengenai Adanya intruksi gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi secara lisan menegaskan maraknya perambahan hutan diwilayah Tahura sekitar dan aku jalan tembus Karo-Langkat, didengar ada isu mengatasnamakan pengungsi sinabung dalam melakukan perusakan hutan, katanya.
Untuk itulah selesai pembahasan evaluasi ini, agar bersama kita ambil langkah langkah kongkrit percepatan Relokasi tahap 3 kiranya dapat dirumuskan dalam penanganan terhadap perambahan tersebut dalam hal ini dinas kehutanan propinsi sumut juga menyampaikan konsep penanganan atas permasalahan tersebut, ungkapnya.
Sementara kepala BPBD Propinsi Sumatera Utara Riadil Akhir Lubis membenarkan terkait perambahan hutan Tahura dan Karo - Langkat adalah atensi gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, ujarnya.
Tahun 2020 mendatang kita sudah anggarkan dari provsu untuk melakukan pembersihan warga yang mengatasnamkan pengungsi, ini sudah komitmen pak Gubsu, tandas Riadil.
Senada dikatakan Dandim 0205 /TK Letkol Inf Taufik Rizal, jajarannya siap melakukan pembersihan oknum oknum yang berkeliaran yang mengatasnamakan pengungsi apabila pihak provsu meminta, kita akan bantu sesuai aturan main, ucapnya.
Lanjut Taufik menegaskan dijajaran wilayahnya akan melakukan penindakan tegas, terhadap oknum oknum TNI sebagai beking, akan kita serahkan ke Polisi Militer untuk diproses, biar celar jangan nanti jual jual nama, begitu juga ada oknum polisi, akan ditangani oleh Divisi Propam, tegasnya.
Urnuk itu kedepan mari buatkan pos tim terpadu wilayah kab karo yang ditempatkan di Batas Karo Langkat dan sebaliknya juga pos tim terpadu wilayah Langkat ditempatkan diwilayah perbatasan juga, ini bertujuan mengantisipasi pencegahan perambahan berulang kembali, imbuhnya.
Dilain sisi kepala UPT kehutanan Tahura propinsi Sumatera Utara Ramlan Barus menilai ada peningkatan perambahan hutan di karo Langkat atas nama pengungsi, dalam catatan sebelumnya hanya terdata berjumlah 31 Kepala keluarga, ternyata sekarang tahun 2019 ini sesuai hasil investigasi dan Kades setempat melonjak sangat tinggi menjadi 296 Kk, jelasnya.
Ironisnya, temuan kami dilapangan sudah banyak masyarakat sesuai data sudah melakukan transaksi jual beli tanah, baik dari kab. karo maupun dari kab. Langkat. Bahkan tidak segan segan tanah tersebut sudah sertifikat Grand Sultan (pengakuan bekas hak), sebut Ramlan.
Turut hadir dalam acara ini Direktur peningkatan dan pemulihan fisik Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Taufik Kartiko, Liaison officer (LO Kolonel Inf Yufti Senjaya, Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan, BPKP perwakailan propinsi (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,) kejaksaan, polres Tanah Karo, Asisten 1 pemerintahan Drs Suang Karo-karo, Kepala BPBD Propinsi Riadil akhir Lubis, para OPD dan kontraktor PT Sakarnas, Kabid hasil produksi hutan kehutanan Propinsi Sumut Meri Carolina dan para camat. (amr/mk)
 |
| Bupati karo Terkelin Brahmana bersama BNPB, BPBD sumut dan Kehutanan provsu dan Forkopimda gelar rapat evaluasi dan langkah langkah percepatan relokasi tahap III yang sedang kita laksanakan di Siosar dan perambahan hutan. |
Karo, metrokampung.com
Pemerintah Kabupaten Karo bersama BNPB, BPBD Propinsi Sumut, Kehutanan Propinsi sumut, BPKP perwakailan sumut dan Forkopimda Kab karo menggelar rapat evaluasi dan langkah langkah percepatan Relokasi tahap III yang sedang kita laksanakan di Siosar, Senin (25/11) pukul 10.00 Wib di ruang rapat Bupati Karo lantai 2.
Bupati Karo Terkelin Brahmana mengemukakan rapat ini merupakan evaluasi permasalahan dan progress pelaksanaan sekaligus untuk merumuskan langkah langkah pelaksanaan yang perlu kita sinergikan, sehingga kegiatan Relokasi dapat terlaksana dengan baik dan cepat serta akuntabel, ujarnya.
Sebagaimana kita ketahui bersama terdapat beberapa kendala teknis maupun non teknis dalam pelaksanaan seperti cuaca musim hujan, kesiapan personil, Pelaksana kegiatan dan saling keterkaitan kegiatan satu dengan yang lainnya. Untuk itu dalam rapat ini, pemda karo siap menerima saran dan masukan atas kondisi dan situasi saat ini sekaitan dengan pelaksanaan Relokasi yang sedang berlangsung, papar bupati.
Selain masalah diatas, Terkelin Brahmana menyebutkan mengenai Adanya intruksi gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi secara lisan menegaskan maraknya perambahan hutan diwilayah Tahura sekitar dan aku jalan tembus Karo-Langkat, didengar ada isu mengatasnamakan pengungsi sinabung dalam melakukan perusakan hutan, katanya.
Untuk itulah selesai pembahasan evaluasi ini, agar bersama kita ambil langkah langkah kongkrit percepatan Relokasi tahap 3 kiranya dapat dirumuskan dalam penanganan terhadap perambahan tersebut dalam hal ini dinas kehutanan propinsi sumut juga menyampaikan konsep penanganan atas permasalahan tersebut, ungkapnya.
Sementara kepala BPBD Propinsi Sumatera Utara Riadil Akhir Lubis membenarkan terkait perambahan hutan Tahura dan Karo - Langkat adalah atensi gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, ujarnya.
Tahun 2020 mendatang kita sudah anggarkan dari provsu untuk melakukan pembersihan warga yang mengatasnamkan pengungsi, ini sudah komitmen pak Gubsu, tandas Riadil.
Senada dikatakan Dandim 0205 /TK Letkol Inf Taufik Rizal, jajarannya siap melakukan pembersihan oknum oknum yang berkeliaran yang mengatasnamakan pengungsi apabila pihak provsu meminta, kita akan bantu sesuai aturan main, ucapnya.
Lanjut Taufik menegaskan dijajaran wilayahnya akan melakukan penindakan tegas, terhadap oknum oknum TNI sebagai beking, akan kita serahkan ke Polisi Militer untuk diproses, biar celar jangan nanti jual jual nama, begitu juga ada oknum polisi, akan ditangani oleh Divisi Propam, tegasnya.
Urnuk itu kedepan mari buatkan pos tim terpadu wilayah kab karo yang ditempatkan di Batas Karo Langkat dan sebaliknya juga pos tim terpadu wilayah Langkat ditempatkan diwilayah perbatasan juga, ini bertujuan mengantisipasi pencegahan perambahan berulang kembali, imbuhnya.
Dilain sisi kepala UPT kehutanan Tahura propinsi Sumatera Utara Ramlan Barus menilai ada peningkatan perambahan hutan di karo Langkat atas nama pengungsi, dalam catatan sebelumnya hanya terdata berjumlah 31 Kepala keluarga, ternyata sekarang tahun 2019 ini sesuai hasil investigasi dan Kades setempat melonjak sangat tinggi menjadi 296 Kk, jelasnya.
Ironisnya, temuan kami dilapangan sudah banyak masyarakat sesuai data sudah melakukan transaksi jual beli tanah, baik dari kab. karo maupun dari kab. Langkat. Bahkan tidak segan segan tanah tersebut sudah sertifikat Grand Sultan (pengakuan bekas hak), sebut Ramlan.
Turut hadir dalam acara ini Direktur peningkatan dan pemulihan fisik Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Taufik Kartiko, Liaison officer (LO Kolonel Inf Yufti Senjaya, Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan, BPKP perwakailan propinsi (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,) kejaksaan, polres Tanah Karo, Asisten 1 pemerintahan Drs Suang Karo-karo, Kepala BPBD Propinsi Riadil akhir Lubis, para OPD dan kontraktor PT Sakarnas, Kabid hasil produksi hutan kehutanan Propinsi Sumut Meri Carolina dan para camat. (amr/mk)
