 |
| HN Serta Ginting (kiri) bersama H Zulkifli Barus (kanan) |
Jakarta, metrokampung.com
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Forum Komunikasi Purnakarya Perkenunan Nusantara (DPN-FKPPN) Drs HN. Serta Ginting mendesak Mentri BUMN Erick Thohir untuk meninjau ulang rencana yang mau merestrukturisasi (merampingkan) PTPN dari 14 menjadi 5 PTP Nusantara. Dari pada dirampingkan, lanjut Serta Ginting anggota DPR - RI dari Fraksi Partai Golkar Tahun 2004 - 2009, lebih baik Mentri BUMN Erick Thohir membubarkan Holding Perkebunan sekaligus mengembalikan managemen kepada masing-masing PTPN. Serta Ginting didampingi Ketua DPN - FKPPN Bidang Informasi dan Komunikasi H Zulkifli Barus menyebutkan, dulu sebelum PTPN dijadikan Holding, masing-masing PTPN mulai dari PTPN I sampai PTPN XIV mampu hidup mandiri serta tidak memiliki utang seperti sekarang ini.
Padahal, PTPN saat itu tak pernah mendapat bantuan modal dari pemerintah, termasuk subsidi dari APBN. Para pekerjanya mulai dari karyawan rendahan, hingga direksi saling bahu-membahu bekerja hingga mampu tumbuh berkembang tanpa subsidi baik bersumber dari keuangan pusat (APBN) maupun keuangan daerah (APBD).
"Dalam membangun perusahaan, mereka hanya berkeridit modal kerja kepada Bank - Bank sebagaimana perusahaan lain. Selanjutnya mampu membayar utang dengan (mencicil) sesuai perjanjian. Tak ada satu PTPN - pun yang pernah gagal bayar," ujar Serta Ginting.
Namun setelah PTPN dijadikan Holding oleh Kementrian BUMN, malapetaka datang. Dengan campur tangan kementrian utang pun sekarang berteriliun-teriliunan rupiah sehingga PTPN gak sanggup untuk membayarnya. Kini disebut-sebut PTPN diduga akan menjual aset-asetnya kepada WNI turunan China yang merupakan konglomerat perkebunan.
Penjualan aset tersebut dimaksutkan untuk membayar utang. Kondisi tersebut seperti sudah dirancang sejak awal, sehingga untuk mewujudkan rencana busuk itu maka diawali dengan membentuk Holding PTPN.
"Karenanya, pak Erick Thohir agar hati-hati jangan sampai terjabak oleh konsep dan arus yang diciptakan pendahulunya serta oknum-oknum yang masih bertengger dikementrian BUMN, "ujar Serta Ginting pendiri dan mantan Ketua Umum Federasi SPBUN PTPN I hingga PTPN XIV.
Senada dikatakan Zulkifli Barus. Menurutnya, jika restrukturisasi PTPN dipaksakan, maka dipastikan akan banyak pengurangan tenaga kerja, mereka akan diberhentikan sebagai karyawan pelaksana maupun karyawan pimpinan.
Demikian juga terhadap nasib direksi. Dengan diberlakukan perampingan menjadi 5 PTPN, tentu para direksi yang ada di 9 PTPN lainnya, akan dibuang alias menjadi pengangguran. Mereka sebagai profesional tidak lagi dibutuhkan dengan alasan demi evisiensi perusahaan. Alasan - alasan seperti itu merupakan tindakan klasik tanpa mau mencari alternatif lain untuk menghindari pemutusan hubungan kerja.
"Belum lagi tentang nasib para pensiunan PTPN yang selama ini masih mendapat bantuan dari perusahaan. Dengan dirampingkannya PTPN, dikhawatirkan nasib para pensiunan dibawah naungan sembilan PTPN yang bakal dibubarkan, akan menjadi kacau balau, "tutur Zulkifli Barus yang juga Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sumatea Utara.
BUMN perkebunan di bawah PTP Nusantara III menjadi sorotan karena mengalami kerugian. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PTPN III, M. Abdul Ghani akan segera melakukan sejumlah upaya. Salah satunya melakukan perampingan.
“Sesuai arahan Pak Menteri BUMN, itu nanti (PTPN) akan dikurangi. Mereka sudah merencanakan dan usulkan menjadi 5 perusahaan saja,” katanya di Komisi IV DPR RI.
Saat ini, PTPN sendiri memang terbilang cukup banyak. Mulai dari 1 hingga 14. Abdul berharap dengan cara ini efisiensi bisa dijalankan di tubuh PTPN. Selain itu, konsolidasi antar perusahaan juga dinilai lebih mudah. Tak hanya itu, Abdul juga menyampaikan pihaknya saat ini juga tengah fokus menyelesaikan utang berjalan. Secara total, Abdul menyebut utang seluruh PTPN mencapai Rp 36 triliun.
“Mereka akan kurangi utang dengan cara optimalisasi aset. Jadi aset yang sudah tidak produktif, misal perkebunan yang ada di kota tidak bisa dibuat jadi kebun lagi, maka bisa dijadikan real estate. Kami yakin bisa selesaikan masalah yang kami hadapi dengan cara ini, aset kami besar,” tambahnya.
Selain itu, Abdul mengatakan juga akan mengendalikan pengeluaran di sektor pekerja. Dia menjelaskan akan mengganti karyawan yang telah memasuki masa pensiun.
“Mereka ganti sebagiannya, supaya kompetensinya makin tinggi. Mereka berargumen akan fokus pengembangan ritel. Mereka sudah bentuk divisi khusus ritel.(dra/mk)
