 |
| Di lokasi banjir bandang di tengah bangkai kayu/balok gelondongan DPRD Provinsi Sumut, Dinas Kehutanan Provsu, BPN LKLH dan masyarakat diabadikan di Hatapang Labura. |
Labura, metrokampung.com
Masyarakat Desa Hatapang Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labura meminta kepada instansi terkait agar menghentikan aktivitas kegiatan penebangan kayu a.n PT Labuhanbatu Indah (PT LBI) hal itu di ungkapkan saat kunjungan BPN Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup (LKLH) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut), bersama Dinas Kehutanan Provsu dan KPH Wil. V Aek Kanopan turun ke Desa Hatapang, Kecamatan Na-IX-X Kabupaten Labura, Jumat (24/1/2019).
Kunjungan DPRD Provinsi Sumut bersama rombongan turun ke labura pasca banjir bandang yang terjadi pada 28 Desember 2019 lalu, Rombongan DPRD Komisi B ini turun ke Desa Hatapang dan di sambut warga masyarakat Desa Hatapang, untuk menindak lanjuti RDPD DPRD Sumut Komisi B tanggal 7/1 yang lalu.
"Kami minta kepada instansi terkait untuk menghentikan aktivitas PT LBI," ujar Pardamean Sipahutar.
Menyahuti itu wakil ketua Komisi B Zeira Salim memohon kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumut untuk menunda kegiatan PT LBI untuk tidak melakukan penebangan kayu di bukit Hatapang," ucapnya.
Sementara itu, Arnisah br Lubis (56) janda anak dua menceritakan sungguh tarauma atas kejadian banjir bandang itu.
"Saat kejadian banjir bandang itu kami lari bersama dua orang anak saya ke atas bukit dan tidak sempat menyelamatkan harta benda sepeda motor anak saya terendam air dan mengalami kerusakan, bahkan pada malam hari kami merasa takut memdengar suara bebatuan dan air dari hulu sungai, ktanya.
Ditambahkan Intan Munthe (42) semenjak adanya aktivitas penebangan kayu oleh PT LBI air sungai tidak pernah jernih seperti aqua, terus menerus keruh, kalau dahulu air sungainya pun dapat di minum namun itu tidak ada lagi, tutur Intan.
Hal senada yang dikatakan Bahasan Lubis warga di Hatapang itu mengaku tidak berani tinggal di Hatapang dan pindah menyewa rumah ke desa tetangga.
"Saya terpaksa menyewa rumah di desa tetangga yakni desa Silumajang dan meninggalkan rumah kami dari desa Hatapang karena kami takut kejadian yang dahsat itu kembali terjadi," ucap Bahasan.
Kunjungan Komisi B DPRD Sumut itu dipimpin Ketua Komisi B, Viktor Silaen, SE, MM bersama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, KPH Wil V Aek Kanopan, Camat NA IX-X , Kapolsek NA IX-X, DPN LKLH di sambut Kepala Desa Hatapang, Babinsa Desa Hatapang, serta puluhan warga Hatapang.
Terlihat jembatan putus bahkan dan dibuat Jembatan Kayu papan dan di pemukiman masyarakat terdapat potongan-potongan kayu yang panjang dan besar. (stjg/min/mk)
.jpg)
