 |
| Bantuan sembako dari Pemprovsu tiba di Deliserdang.foto ist |
Sumut, metrokampung.com
Diduga ada kebocoran hingga belasan miliar dalam pengadaan sembako oleh Pemprov Sumut untuk dibagikan kepada masyarakat yang terdampak penyebaran virus corona. Ada selisih Rp14.535.686.000 dalam pembelian paket sembako untuk 1.321.426 KK tersebut.
Ketua Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Sumut, Hendra Hidayat, mengatakan, paket sembako yang disalurkan Pemprov Sumut bernilai Rp 225.000/paket/KK.
"Kami membaca keterangan dari Kepala BPBD bahwa sembako yang akan dibagikan itu ada 4 item. Kalau kita gunakan harga kedai sebelah rumah saja dari sembako itu, beras 10 kg dihargai Rp 104.000, gula 2 kg dihargai Rp 36.000, minyak 2 kg dihargai Rp 24.000, dan mie instan Rp 50.000 untuk 20 bungkus, totalnya masih Rp 214 ribu. Padahal harga satu paket sembako itu kan Rp. 225.000," ujar Hendra Hidayat, Jumat (15/5/2020).
"Di situ saja selisihnya sampai Rp 11.000 per paket sembako. Jadi Rp 11.000 dikali 1.321.426 KK, maka ada selisih Rp 14.535.686.000. Bagaimana dengan selisih harga yang cukup besar ini," tanya dia.
Menurutnya, hitungan harga yang disampaikannya berdasarkan perkiraan harga di grosir eceran. Namun, harga bisa ditekan ketika membeli dalam jumlah besar ke toko besar atau langsung perusahaan pasti selisihnya lebih besar lagi.
"Makanya sejak awal kita duga Pemprov bisa untung miliaran dari pembagian sembako ini jika dihitung dengan 1,3 juta paket yang akan dibagikan," imbuhnya.
Hendra menilai Pemprov tetap akan meraih untung miliaran meski sebahagian bantuan diserahkan melalui pemerintah kabupaten/mota. Untuk itu, pihaknya meminta agar Pemprov Sumut transparan dalam penggunaan dana bantuan sembako ini.
"Kalaupun ada sebagian melalui Pemkab atau Pemkot, ya tetap masih untung miliaran. Coba saja dihitung sendiri, pakai harga kedai yang kami sampaikan tadi saja. Untuk itu kita minta agar Pemprov Sumut membuka data anggaran yang digunakan untuk bagi sembako secara terang benderang. Biar masyarakat bisa mengawasi secara langsung," jelas Hendra.
Hendra menyampaikan membuka data penggunaan anggaran pembagian sembako ini tidaklah buruk. Proses penggunaan anggaran secara transparan menurut Hendra dapat menjaga dari dugaan-dugaan yang tidak baik.
"Ya buka saja datanya, kan gak masalah. Agar semua jelas, sehingga dugaan-dugaan seperti yang kami sampaikan tadi tidak terjadi lagi. Karena semua jelas. Ini juga untuk membantu pak Gubernur di kemudian hari. Maksudnya, dengan penggunaan data yang transparan ini akan membuat pak Gubernur terhinda dari jeratan hukum di kemudian hari," terang Hendra.
Sebagai informasi, Pemprov Sumut akan memberikan bantuan kepada 1.321.426 warga Sumut. Bantuan itu akan diberikan dalam bentuk sembako dengan harga Rp 225.000 setiap paket sembako. Bantuan akan diberikan langsung oleh Pemprov Sumut, dan ada juga yang melalui pemerintah Kabupaten dan Kota.(VS/MB/MK)
.jpg)
