SUMUT

NASIONAL

Bupati Respon Saran dan Kritik DPRD Dairi

Jumat, 05 Juni 2020 | 19.28 WIB
Kali Dibaca |

Pimpinan DPRD Dairi (kanan) menyerahkan rekomendasi atas LKPJ kepada Bupati Dairi (kiri) didampingi Wabup dan Sekda Dairi.

Sidikalang, metrokampung.com
Bupati Dairi Edy Kelleng Ate Berutu mengajak seluruh stakeholder terutama para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  Pemerintahan Kabupaten Dairi agar merespon saran dan kritik ĎPRD Dairi. Hak ini guna menunjukkan Pemerintahan Dairi bekerja secara akubtabilitas horisontal (bertanggung jawab kepada masyarakat luas) demi terwujudnya pembangunan  Dairi unggul secara transparan.

Ajakan itu disampaikan  Bupati saat memberikan kata sambutan pasca Sidang Paripurna Istimewa DPRD Dairi Dengan Agenda Penyampaian Rekomendasi  DPRD Dairi atas laporan keterangan pertanggungjawaban  (LKPJ) Bupati Dairi  TA 2019 di gedung DPRD Dairi, Jumat (5/6/2020).

 Sebelumnya sekretaris panitia khusus (Pansus) Juangga Silaban dari Nasdem membacakan rekomendasi sebelum disampaikan kepada Bupati Dairi yang didahului bahwa sesuai dengan surat Bupati Dairi Nomor:130/2008 tanggal 29 April 2020 perihal penyampaian LKPJ yang diasampaikan tahap demi tahapan diantaranya untuk mewujudkan visi dan  misi Pemerintahan  Daerah  yang berkualitas berbasis tata kelola kepemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih. Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang didukung hubungan sinergitas yang erat antara pemerintah dengan DPRD.

Adapun saran dan kritik yang dibacakan Juangga  dalam  rekomendasi tersebut, kegiatan beberap OPD  seperti banyaknya masalah timbul dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak covid-19. Dikarenakan data tidak valid dan termasuk banyaknya penerima sejumlah bantuan tidak tepat sasaran seperti PKH, BPNT dengan alasan DTKS harus kembali diverifikasi dan validasi sebab dasar DTKS masih hasil BPS Tahun 2015 lalu.

Selanjutnya pelayanan kesehatan dinilai belum maksimal juga. Penetapqn tenaga medis tidak merata dan pembangunan sejumlah gedung kesehatan diduga tidak sesuai besaran biaya dengan DED dan RAB.

Termasuk juga pengelolaan dan pengawasan dokumen  asset daerah belum jelas ditambah tapal batas wilayah Kabupaten Dairi belum teridentifkasi.
 Disamping itu juga BKPSDM dinilai  tidak dapat membuat rincian jumlah pegawai honor dan sistem penggajian masih berbeda-beda setiap OPD.

Untuk itu para Pansus melaui rekomendasi DPRD  meminta Bupati Dairi agar  melakukan perhatian khusus terhadap saran dan kritikan demi terbangunnya perekonomian masyarakat Dairi.(in/dra/mk)
Sebarkan:

Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru