Langkat, Metrokampung.com
Pemerintah Kabupaten Langkat serius dalam mendukung dan menjalankan intruksi Gubernur Sumatera Utara dan pemerintah pusat. Ya, termasuk upaya untuk mengenjot pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sebelumnya turun akibat pandemi COVID – 19.
"Pemkab Langkat terus mendukung Pemprovsu maupun pemerintah pusat untuk meningkat ekonomi,” sebut Wakil Bupati Langkat H Syah Afandin yang hadir mewakili Bupati Langkat Terbit Rencana PA saat menghadiri acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2022 dari APBN, dengan tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, di Aula Tengku Rizal Nurdin Rumdis Gubsu, Medan, Senin (13/12/2021).
Wabup juga menyampaikan visi misi Pemkab Langkat, meningkatkan kesejahteran masyarakatnya melalui potensi wisata. Nah, saat ini Pemkab Langkat sudah berkolaborasi dengan Pemprovsu mengelola wisata Tangkahan dan Bukit Lawang.
"Semoga rencana ini segera terealisasi, agar ekonomi kerakyatan bangkit dan tumbuh,”tuturnya.
Untuk diketahui, Langkat menerima dari APBN sebesar Rp 1.942.198.268, yang terdiri dari DIPA Rp1.726.056.597 dan TKDD Rp216.141.671.
Acara ini dipimpin Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Edy Rahmayadi. Turut hadir di antaranya Plt Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumut Kementerian Keuangan, Syafriadi, para Kepala Daerah se Sumut, serta perwakilan instansi vertikal Pemerintah Pusat penerima dokumen.
Sementara itu, Gubsu Edy pada upaya menggenjot laju pertumbuhan ekonomi, meminta pemerintah kabupaten/kota seluruhnya untuk turut aktif dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan hingga pembinaan UMKM.
Ya, mengelola secara maksimal sumber daya perekonomian yang potensial di daerah masing-masing, seperti pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan hingga pariwisata.
Ya, mengelola secara maksimal sumber daya perekonomian yang potensial di daerah masing-masing, seperti pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan hingga pariwisata.
Dalam hal ini, dukungan Pemprov sebagai tangung jawab guna mempermudah akses distribusi bagi masyarakat, adalah memprogramkan pembangunan jalan provinsi sepanjang 450 km di 2022 dengan anggaran Rp2,7 triliun, dimana kondisinya masuk kategori rusak berat.
"Namanya ada dana tahun jamak yang didahulukan dan dikerjakan di 2022. Nanti kita bayar secara bertahap menggunakan APBD kita. Ini cukup panjang, karena biasanya kita hanya bisa 30 km setiap tahun dari total jalan provinsi 3.000 km,” jelasnya.
Karenanya, kata Gubernur, tahun 2021 harus dijadikan bahan refleksi dalam upaya perbaikan di 2022 mendatang. Terutama proyeksi indikator makro yang harus dicapai sebagai target bersama antara lain pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM), menurunkan persentase kemiskinan, pengurangan angka pengangguran, pengendalian inflasi, peningkatan PDRB per Kapita, kualitas kesehatan masyarakat (anak), seperti penanganan gizi buruk dan stunting dan lainnya.(BD/mk)
