Deli Serdang, metrokampung.com
Presiden RI Prabowo Subianto yang mentas jadi orang nomor 1 di Indonesia menggunakan perahu politik yang ia dirikan sendiri berlambang burung Garuda, yakni partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), di Kabupaten Deli Serdang, terang-terangan program kerja Asta Cita diganjal pimpinan partainya sendiri beserta segelintir oknum DPRD lainya.
Beranjak dari itu, sejak ia resmi dilantik Presiden berikut Wakilnya dan menyusun hingga menetapkan Kabinet kerja Merah Putih dalam Asta Cita.
Ternyata jalannya program kerja Asta Cita pembangunan tak semulus yang diharapkan pendiri partai Gerindra tersebut, di Kabupaten Deli Serdang.
Belakangan ini, mendagri keluarkan Surat Edaran No.900.1.1640/SJ tentang penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah melalui perubahan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah (PAPBD) tahun anggaran (TA) 2025.
Harus tertangguh dan batal terlaksana di Pemkab Deli Serdang, Ketua DPRD Deli Serdang, Zakky Shahri yang memang sekaligus Ketua partai Gerindra di Deli Serdang berikut dua orang wakilnya (Wakil dari partai Nasdem & Wakil dari partai Golkar), terang-terangan mengganjal target realisasi program kerja Asta Cita Prabowo.
Untuk diketahui, didalam KUA-PPAS yang muatan isinya PAPBD memuat, pembiayaan berobat gratis (UHC), Makan Bergizi Gratis (MBG) dan banyak lagi pada sektor anggaran pembiayaan yang menyentuh dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat golongan bawah, termasuk anggaran tunjangan perangkat Desa yang tentu diwacanakan akan merangsang inovasi dari Desa se-Deli Serdang, disinyalir kandas dan pupus.
Konon, Zakky Shahri yang ditunjuk partai Gerindra untuk menduduki posisi Ketua DPRD di Deli Serdang berikut 2 (dua) orang Wakilnya (partai Nasdem & Golkar) tak mendukung program pembangunan Presiden Prabowo Subianto yang mempercepat Asta Cita terwujud.
Pemkab Deli Serdang yang patuh dan mendukung program kerja Presiden, sesuai instruksi melalui Mendagri agar merubah serapan anggaran di PAPBD 2025 yang memang APBD telah dibahas pada tahun 2024, berkas permohonan untuk dibahas dan diparipurnakan oleh pihak legislatif jelas tak digubris
Bahkan telah dikembalikan berulang sampai tenggat waktu tertentu terlewati (habis), dengan alasan SE Mendagri tak lebih tinggi dari peraturan perundangan.
Terhadap kesan tak serius pimpinan DPRD Deli Serdang untuk segerakan instruksi Menteri-nya Prabowo, Bupati Deli Serdang selaku anak buah Presiden, sangat menyayangkan sikap pimpinan Legislatif tersebut.
“Saya selaku Bupati patuh arahan Mendagri, sebab beliau adalah pembantu bapak Presiden, kanapa KUA-PPAS itu harus segera diketok (paripurna legislatif), karna didalam PAPBD 2025 itu semua memuat program Asta Cita bapak Presiden, bagi saya, bila ada arahan sperti itu ya langsung lah kita kerjakan,” ucapnya datar.
Terhadap batalnya terealisasi percepatan PAPBD sesuai arahan SE Mendagri karna pimpinan DPRD Deli Serdang tak berkenan membahasnya dengan alasan belum waktunya tersebut, Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan pun santai menimpali ceraran media ini.
“Mereka (pimpinan DPRD Deli Serdang) tak mau membahas, berbagai alasan dijadikan dasar untuk mengembalikan surat kita, limit waktu juga sudah habis, ya mau gimana lagi, biarlah pak Menteri dan pak Presiden yang menilai Deli Serdang ini,” sautnya santai.
Pantauan media beberapa pekan belakangan ini tampak kondisi hubungan pimpinan DPRD dengan Bupati di Deli Serdang sedang memanas, isu tuding miliki kepentingan pribadi pun jadi perbincangan di elit Pemkab Deli Serdang.
Dengan kondisi ini tentu sangat merugikan warga miskin yang meskinya terbantu oleh UHC, harus tertangguh.
Berbagai kalangan pun mulai bergejolak dan berspekulasi, bahkan telah menyasar kepada masyarakat penerima bantuan BPJS Gratis yang jumlahnya ribuan keluarga.
Aksi peotes terhadap sikap oknum-oknum DPRD Deli Serdang pun mulai muncul dipermukaan.
Kelompok-kelompok massa atas nama Masyarakat Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan (AMPK) mulai lakukan aksi protes terhadap sikap pimpinan dan oknum-oknum DPRD Deli Serdang, Kamis siang (10/7/25).
Aksi yang mendapati tanggapan dari di salah satu ruang pertemuan gedung DPRD Deli Serdang.
Beberapa anggota DPRD hadir dalam pertemuan tersebut dan menyampaikan pandangan mereka, di antaranya Ketua Fraksi PDI Perjuangan Antony Napitupulu, Ketua Fraksi Partai Golkar Zul Amri, ST, serta anggota dewan lainnya, Herti Sastra Br Munthe, SP dan Gendro Judo Buwono, SE.
Ketua Fraksi Golkar, Zul Amri, ST, menjelaskan bahwa ada tahapan dan regulasi yang harus ditempuh sebelum pembahasan KUA-PPAS dapat dilakukan.
“Bagaimana kami bisa membahas KUA-PPAS, kalau dokumen RPJMD yang menjadi dasar pembahasannya saja belum dibahas?” katanya.
Menurutnya, RPJMD direncanakan akan dibahas hingga Agustus 2025. Setelah itu, barulah KUA-PPAS dapat masuk dalam pembahasan. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada unsur kesengajaan untuk memperlambat, namun lebih kepada kehati-hatian dalam mengikuti aturan.(rel/sim/mk)
