Deli Serdang, metrokampung.com
Polemik kegiatan bimbingan teknis (bimtek) bagi perangkat desa kembali mencuat di Kabupaten Deli Serdang. Setelah satu dekade pengelolaan keuangan desa berjalan , pemerintah desa kini kembali disodorkan agenda bimtek yang terkesan merendahkan Kwalitas SDM Aparatur Pemerintah Desa di Deli Serdang yang bertajuk “Pembentukan Peraturan Desa (Perdes) yang Efektif dan Partisipatif Berdasarkan Pemahaman Regulasi dan Implementasinya”.
Undangan kegiatan itu beredar luas di kalangan kepala desa. Dalam surat bernomor 1068/UN-PMPPP/VIII/2025 tertanggal 21 Agustus 2025, disebutkan bahwa kegiatan akan digelar di Hotel Griya, Jalan T Amir Hamzah, Medan, pada 27–30 Agustus 2025.
Biaya yang dibebankan kepada peserta pun tidak sedikit, yakni Rp6,5 juta per orang, sudah termasuk akomodasi, konsumsi, sertifikat, seminar kit, honorarium pembicara, hingga souvenir.
Tema yang diangkat menuai kritik karena dinilai tidak lagi relevan dan bahkan merendahkan kualitas pemerintah desa di Deli Serdang. Pasalnya, sudah satu dekade lebih Alokasi Dana Desa (ADD) bergulir, namun bimtek masih berkutat pada persoalan dasar seperti pembuatan peraturan desa (Perdes). Kondisi ini menimbulkan kesan seolah-olah aparatur desa tidak pernah berkembang, padahal selama ini mereka sudah berkali-kali mengikuti pelatihan serupa. Semestinya pemerintah desa sudah cukup berpengalaman dalam mengelola keuangan maupun membentuk regulasi.
Kritik menohok muncul dari ketua LISAN Deli Serdang yang juga pemerhati kebijakan publik.
“Bimtek kali ini bukan cuma soal biaya yang fantastis, tapi soal tema bimtek yang kita anggap sangat merendahkan kwalitas perangkat Desa di Deli Serdang. Seolah-olah perangkat desa di Deli Serdang tidak pernah belajar," ucap June Eddy Purba.
Menurutnya, bimtek seperti sudah tidak perlu ada lagi di Deli Serdang, pemerintah Desa harus fokus pada peningkatan pelayanan dasar di desanya.
Menurut June Eddy,Jika dikaji, dana yang dipakai untuk bimtek tiap tahun sangat besar dan dikhawatirkan justru tidak berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Kegiatan bimtek semacam ini kerap menuai kritik karena dianggap hanya menguntungkan penyelenggara dan membebani keuangan desa. Kritik juga muncul lantaran tema yang diusung dianggap melecehkan kapasitas pemerintah desa di Deli Serdang, seolah belum mampu memahami regulasi meski sudah satu dekade lebih bergelut dengan tata kelola keuangan dan pembangunan desa.
Pihak penyelenggara saat di konfirmasi oleh awak media melalui telefon dan WhatsApp tidak menjawab.
Sementara pihak pemerintah kabupaten Deli Serdang melalu dinas PMD saat di konfirmasi menyatakan tidak tau menau terkait kegiatan bimtek tersebut.
"Gak tau kita bang" ucap Kabid PMD.
Pemerintah kabupaten Deli Serdang dibawah kepemimpinan dr.Asri Luddin Tambunan saat ini lebih konsen pada peningkatan mutu pelayanan publik sampai tingkat Desa dengan Cepat Transparan dan Mudah atau CTM. Hrusnya pemerintah Desa bisa selaras dengan program Bupati Deli Serdang saat ini. Bukan malah membuat kegiatan Yang justru tidak ada manfaatnya sama sekali.(rel/tim)
