 |
| Foto diduga diambil salah satu peserta PPPK secara diam-diam saat di kumpulkan beberapa waktu lalu di salah satu ruangan di RSUD Labura Aek Kanopan. |
Labura, metrokampung.com
Beredar isu yang tidak mengenakan di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) Propinsi Sumatera Utara, ratusan pegawai honor yang telah dinyatakan lulus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh waktu dengan jam kerja lebih fleksibel di banding kan PPPK Penuh waktu, sejumlah petugas tenaga kerja Medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RDUD) Kabupaten Labura, Aek Kanopan mengaku dipaksa membayar Rp. 7 juta diduga untuk melengkapi administrasi kelulusan dan SK penempatan.
PPPK Paruh Waktu sengaja dikumpulkan di salah satu ruangan RSUD Aek Kanopan itu dengan dimintai kesediaan untuk membayar sejumlah uang Rp. 7 juta yang diduga sebagai pengurusan administrasi dan SK penempatan mereka.
"Kami di minta uang 7 juta untuk pengurusan administrasi, apakah ada itu bang, tapi kami peserta Paruh waktu masih membahas itu apakah kami sanggupi atau tidak karena uang sebanyak itu terlalu membenani sama kami itu tidak wajar , ungkap salah seorang pengawai Media di RSUD itu, yang tidak ingin namanya di sebut di publik.
"Padahal kami sudah bekerja Puluhan tahun di RSUD Aek Kanopan ini,begitu lulus PPPK paruh waktu ,kami di suruh bayar 7 juta," cetus peserta PPPK paruh waktu lainnya.
Meski begitu, bahwa setelah permintaan tersebut sejumlah pegawai PPPK Paruh Waktu yang diperkirakan mencapai hampir 200 orang , menolak permintaan tersebut, tapi kalau 2 juta mungkin masih di pertimbangkan,sedangkan gaji kami saja hanya satu jutaan rupiah saja.
Petugas PPPK Paruh Waktu di kumpulkan dan di instruksikan oleh salah satu pria berseragam coklat Khas ASN untuk dimintai kesanggupan membayar diduga permintaan uang guna pengurusan administrasi kelulusan PPPK Paruh waktu.
Sementara, Anggota DPRD Labura di laman Facebook Zaharuddin Tambunan menuliskan," mulai terciumku dan ada yg Melapor Dengan lulus PPPK atau paruh waktu. Para jin Dan Hantu mulai Jumat ini akan Berkeliaran mendatangin rumah-rumah yang lulus.5 jt - 15 juta yg akan mereka Tarik.
Kl ada yg menjual2 Atas nama Pejabat atau Kepala Dinas Atau lembaga kyk DPRD itu BOHONG BESAR YA....
Secara Pribadi Ayakku sendiri ga pernah mengajari Saya untuk memeras HONORER.
Kalau pun klen Terpaksa Harus memberi.... Silahkan Videoin dan Rekam / Bersama bukti yang kuat.
Jika Penasehat Hukumku mengatakan udah Cukup untuk Alat Bukti..Satu laporan dan Alat bukti yg Cukup itu akan Sayaa Ganti 5 - 10 jt Rupiah.
#No Pungli, #No Perantara/ Harus yg bersangkutan langsung.
Biadap betul orang2 yg Suka memeras Honorer yg gaji nya cuma 1.200 Kotor Selama ini.
Japri Atau Mesengger yaa....
"Pak Bupati mohon tindak oknum itu yang di duga mau memeras kami, kami sudah puluhan tahun mengabdi di RSUD Aek Kanopan ini kami hanya PPPK Paruh waktu sungguh tega meminta uang yang tidak jelas arah nya dan regulasi nya, apakah emang bayar atau gimana pak Bupati" Celoteh peserta itu berharap ada tindakan dari pak bupati Labura Hendri Yanto,
Sementara, belum diketahui siapakah pihak yang mengumpulkan para Pegawai Lolos PPPK Paruh Waktu tersebut. Bahkan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan dr Juri Freza belum berhasil dikonfirmasi, (Tim)
