 |
| Anggota DPRD Medan HT Bahrumsyah. (ft/ist) |
Medan, Metrokampung.com
Kericuhan yang kerap terjadi di Kawasan Medan Utara, tepatnya di Belawan, Kota Medan, menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat. Terutama bagi masyarakat sekitar dan pelaku usaha.
Legislator asal Medan Utara, HT Bahrumsyah, SH MH menilai kemiskinan ekstrem menjadi faktor utama terjadinya tawuran di Belawan. Sebab, mayoritas rumah para pelaku tawuran itu tidak layak huni.
"Tawuran yang terjadi di Belawan, bukanlah awal dari persoalan, namun karena dipicu kemiskinan ekstrem. Sebab, mayoritas rumah para pelaku tawuran itu tidak layak huni," anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan ini dilansir, Minggu (20/9/2025).
Menurutnya, kondisi itu, membuat anak-anak mencari “rumah kedua” di jalanan. “Akibatnya, banyak anak-anak usia produktif terjerumus kepada pergaulan tidak baik, seperti tawuwan dan narkoba,” kata Bahrumsyah.
Padahal, sambung politisi PAN ini, salah satu hak warga miskin sebagaimana tercantum di dalam Perda Nomor 5 Tahun 2015 adalah hak atas perumahan, lingkungan bersih dan sehat serta rasa aman dan nyaman. “Itu standar utama,” katanya.
Persoalannya, tambah legislator dari Dapil II meliputi Kecamatan Medan Marelan, Medan Labuhan dan Medan Belawan itu, Pemkot Medan tidak dapat berbuat apapun terhadap rumah tidak layak huni tersebut, karena berada di HPL Badan Usaha Milik Negara (BUMN), baik itu PT. Pelindo maupun PT. Kereta Api Indonesia (KAI).
“Walaupun Pemkot Medan memiliki program bedah rumah terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), namun Pemkot Medan tidak bisa berbuat lebih banyak. Jadi, Pemkot Medan bisa berkoordinasi dengan BUMN, agar lahan tidak produktif milik PT. Pelindo dan PT. KAI bisa dihibahkan ke Pemko Medan, sehingga Pemko Medan dapat memperbaiki rumah tidak layak huni tersebut melalui APBD Kota Medan,” pinta Bahrumsyah.
Tidak kalah penting, lanjut Bahrumsyah, menyangkut Sumber Daya Manusia (SDM). Sebab, katanya, banyak ijazah anak-anak di Belawan tertahan di sekolah, karena ketiadaan biaya untuk mengambilnya.
Kondisi itu, kata Bahrumsyah, membuat anak-anak selain tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi, juga tidak dapat untuk bekerja di perusahaan.
“Saat ini ada juga program tebus ijazah dari Wali Kota Medan. Kiranya ini dapat di tindaklanjuti, agar anak-anak Belawan dapat melanjutkan pendidikan ataupun bekerja,” harap Wakil Ketua Komisi III DPRD Medan ini.
Selain itu, ungkap Bahrumsyah, tidak memadainya sarana pendidikan yang ada serta kurangnya dukungan terhadap sarana dan prasarana bagi anak muda di Belawan, seperti sarana olahraga.
“Cuma ada 1 SMP Negeri di Belawan. Akhirnya anak-anak lebih memilih jalanan sebagai tempatnya. Jadi, Belawan itu bukan hanya miskin, tetapi juga terkesan kumuh. Banyak juga daerah miskin, tapi tidak kumuh,” sebutnya. (Ra/mk)
