 |
| Rico Waas membuka Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Portal Perlinsos di Ruang Kuala Deli Bank Indonesia.(ft/kominfomdn) |
Medan, Metrokampung.com
Pemerintah Kota Medan secara resmi memulai digitalisasi sistem penyaluran bantuan sosial (bansos). Langkah ini diambil untuk mengakhiri persoalan klasik ketidaktepatan sasaran akibat manipulasi data di lapangan.
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan bahwa ke depan tidak boleh ada lagi subjektivitas dalam menentukan penerima bantuan. Seluruh proses harus berbasis pada data riil yang terverifikasi.
"Sering kita dengar keluhan masyarakat, mengapa yang dinilai mampu justru menerima bantuan, sementara yang membutuhkan terlewatkan. Ini terjadi karena data belum sepenuhnya valid. Solusi satu-satunya adalah digitalisasi agar sistem menjadi kredibel dan akuntabel," ujar Rico saat membuka Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Portal Perlinsos di Ruang Kuala Deli Bank Indonesia, Medan, Senin (25/5/2026).
Kota Medan terpilih menjadi salah satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi lokasi implementasi digitalisasi bansos nasional, menyusul keberhasilan program serupa di Banyuwangi.
Fokus Utama Digitalisasi Bansos Medan:
Fondasi Data : Pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai basis verifikasi.
Kekuatan Lapangan : Mengerahkan 5.080 agen pendamping sosial (unsur PKK dan kelurahan).
Target Kuota : Memvalidasi data sekitar 792 ribu kepala keluarga (KK).
Kecepatan Kerja : Setiap agen wajib mendata minimal 5 KK per hari agar validasi rampung dalam satu bulan.
Rico mengakui bahwa validasi ulang ini berpotensi membuka "realitas pahit", seperti kemungkinan melonjaknya angka warga yang membutuhkan bantuan. Namun, ia menilai kejujuran data jauh lebih penting untuk menentukan kebijakan yang tepat.
"Kalau ternyata yang membutuhkan lebih banyak, kita harus hadapi dengan jujur. Dari data yang valid, pemerintah baru bisa merumuskan solusi yang tepat," tambahnya.
Dukungan Pusat dan Bank Indonesia
Transformasi digital di Medan ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat. Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri, Erliani Budi Lestari, menjelaskan bahwa digitalisasi bansos merupakan bagian dari transformasi nasional menuju tata kelola pemerintahan yang efektif.
Menurut Erliani, sistem baru ini mengintegrasikan seluruh proses secara "real-time", mulai dari registrasi hingga verifikasi berbasis biometrik.
"Medan dipilih karena dinilai memiliki kesiapan ekosistem pemerintahan yang baik," ungkapnya.
Di sisi lain, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Didit Widiana, menilai implementasi ini tidak hanya memperkuat akurasi data tetapi juga memperluas inklusi keuangan masyarakat. Melalui aplikasi portal yang terintegrasi, pembaruan data penerima manfaat dapat dilakukan secara berkala dan otomatis.(Ra/mk)
