Taput, metrokampung.com
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus menancapkan komitmennya dalam memberikan jaminan kesehatan menyeluruh bagi warganya. Di bawah kepemimpinan Bupati Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., pemerintah daerah resmi mengalokasikan anggaran fantastis sebesar Rp38,06 miliar pada tahun anggaran 2026 untuk membiayai premi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Langkah progresif ini diambil demi mempercepat perwujudan Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta di wilayah Tapanuli Utara. Melalui komitmen anggaran yang terus digelontorkan, pemerintah daerah ingin memastikan tidak ada lagi masyarakat, khususnya warga kurang mampu, yang terhambat mendapatkan akses pengobatan karena kendala biaya.
Berdasarkan data terbaru dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara, intervensi anggaran yang masif ini terbukti mendongkrak angka kepesertaan JKN secara signifikan. Sebagai perbandingan, pada Juni 2024 lalu, jumlah peserta JKN yang ditanggung pemda tercatat sebanyak 53.032 jiwa dengan raihan UHC sebesar 90,21 persen.
Angka tersebut melesat tajam per Mei 2026, di mana jumlah warga yang dibiayai pemerintah daerah melonjak menjadi 102.973 peserta. Dengan lonjakan ini, capaian UHC Tapanuli Utara kini telah menyentuh angka 99,27 persen—tinggal selangkah lagi menuju target mutlak 100 persen.
Grafik Anggaran Premi JKN Tapanuli Utara (2023–2026)
Tren anggaran menunjukkan lompatan besar dalam dua tahun terakhir, merefleksikan keseriusan pemerintah daerah dalam berinvestasi di sektor kesehatan.
Tahun Alokasi Anggaran Premi JKN
2023 Rp17,17 Miliar
2024 Rp16,23 Miliar
2025 Rp32,80 Miliar
2026 Rp38,06 Miliar
Perjalanan Berliku Menuju Target 100% UHC
Grafik kepesertaan masyarakat Tapanuli Utara dalam program JKN sebenarnya sempat fluktuatif sebelum akhirnya stabil merangkak naik ke posisi puncak pada pertengahan tahun 2026 ini.
Dinas Kesehatan mencatat, setelah menyentuh angka 97,77 persen pada Desember 2024, capaian UHC sempat mengalami sedikit kontraksi atau penurunan menjadi 96,49 persen pada Mei 2025. Namun, evaluasi berkala dan penataan basis data yang agresif berhasil membalikkan keadaan.
Memasuki akhir tahun 2025, UHC kembali melompat ke angka 98,84 persen, disusul raihan 99,07 persen pada Januari 2026, hingga akhirnya menembus posisi 99,27 persen pada Mei 2026.
"Kesehatan adalah investasi terbaik bagi masa depan daerah dan bangsa. Penganggaran yang tepat sasaran ini merupakan bentuk nyata investasi pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang sehat dan produktif," tegas Bupati Jonius Taripar dalam keterangannya terkait kebijakan anggaran tersebut.
Imbangi dengan Penguatan Layanan Lapangan
Sadar bahwa jaminan biaya kartu BPJS/JKN tidak akan berdampak optimal tanpa kesiapan fasilitas, Pemkab Tapanuli Utara mengimbangi perluasan kepesertaan ini dengan melakukan reformasi layanan kesehatan di lapangan.
Ada dua strategi utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah daerah:
Puskesmas Siaga 24 Jam: Memaksimalkan dan memperluas jam operasional layanan kesehatan primer hingga ke tingkat dusun terpencil.
Revitalisasi RS Tarutung: Meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga medis, membenahi kualitas sarana dan prasarana penunjang medis, serta menerapkan standar pelayanan prima (excellent service) bagi seluruh pasien tanpa tebang pilih.
Dengan sinergi antara jaminan pembiayaan yang kuat melalui anggaran Rp38,06 miliar serta perbaikan mutu layanan di tataran akar rumput, Pemkab Tapanuli Utara optimis dapat mewujudkan masyarakat yang tidak hanya sehat, tetapi juga produktif dan sejahtera di masa depan.
Laporan : Jufri Panjaitan
Editor : Simon Sinaga
