SUMUT

NASIONAL

Butuh Aturan yang Jelas Untuk Memaksimalkan Pengelolaan Kawasan Danau Toba

Kamis, 28 Maret 2019 | 15.35 WIB
Kali Dibaca |

Dr.Ir.Mombang Sihite (kanan) saat bersafari ke Masyarakat Labuhan Batu.

Humbahas,Metrokampung.com
Kawasan danau toba belum maksimal dikelola sebagai daerah wisata akibat minimnya pengembangan (Development) guna mendukung daerah wisata bertaraf internasional, seperti hotel berikut fasilitas lainnya. Ini disebut DR IR Mombang Sihite MM ketika disambangi di centernya, Selasa (26/3/2019) di doloksanggul.

“Sistem investasi pada kawasan danau toba sebaiknya dikaji untuk merangsang para investor berinvestasi di kawasan ini. Kawasan danau toba sebagai kawasan development membutuhkan regulasi investasi yang khusus untuk menarik minat para investor,” katanya.

Dijelaskannya, terkait depelovment tidak hanya sekedar berorientasi pada untung dan rugi pada titik dimana pengeluaran dan pendapatan seimbang atau break even point (BEP). “Itu butuh waktu, contohnya, dengan membangun hotel bertaraf internasional, apakah langsung dibebani dengan pajak. Jelas tidak bisa dipaksakan. Kalau iklim investasi seperti itu, investor pasti akan kabur. Jadi dibutuhkan regulasi yang khusus terkait investasi di danau toba guna memancing minat investor,” imbuhnya.

Mombang, yang juga caleg DPR RI priode 2019-2024 dari dapil sumut II, dengan no urut tujuh ini, berpendapat, ketika iklim investasi di kawasan danau toba di beri kemudahan, percepatan danau toba sebagai destinasi wisata internasional akan lebih dirasakan wujudnya. “Ketika investasi tadi sudah membuahkan hasil dalam arti memberikan keuntungan barulah ditarik pajaknya. Jika seperti itu, siapapun investornya pasti akan tertarik,” tukasnya.

Ditanya apakah hingga saat ini pemerintah tidak menyiapkan regulasi dimaksud atau dimungkinkanya dibuat regulasi yang mempermudah investasi, Mombang mengatakan untuk mewujudkan aturan tadi, dibutuhkan inisiatif terkait kemudahan berinvestasi. “Saya dengar sampai saat ini kemudahan berinvestasi dikawasan danau toba belum ada. Artinya, dibutuhkan inisiatif guna mewujudkan regulasi tadi. Inisiatif itu bisa saja dari masyarakat maupun pemerintah,” jelasnya.

Mombang yang dikenal sangat dekat dengan masyarakat itu berpendapat, meskipun kepala daerah dikawasan danau toba berhasil mendatangkan pesawat Garuda ke bandara internasional Silangit namun hasilnya tidak begitu memuaskan serta hanya menyisahkan dua kali penerbangan setiap pekan, merupakan permasalahan yang harus dipikirkan segera.

“Bandara Silangit merupakan pintu terbesar masuk ke kawasan danau toba, kenapa tidak dimanfaatkan. Intinya, ini harus dipikirkan. Apa yang harus di development sehingga banyak peminat yang ingin berkunjung ke kawasan ini. Ini harus serius dipikirkan,” pungkasnya. (FT/mk)

Sebarkan:

Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru