PARIWISATA

NASIONAL

Pendamping PKH Enggan Serahkan Daftar Penerima PKH Kades Bandar Kumbul Kumpulkan Warganya

Minggu, 03 Maret 2019 | 20.10 WIB
Kali Dibaca |

Kades Bandar Kumbul bersama warga diruang Balai Desa.

Labuhanbatu-metrokampung.com
Kepala desa Bandar kumbul kecamatan Bilah Barat kabupaten Labuhanbatu, Muhammad Toha Hasibuan, sempat kebingungan saat ditanya Syaiful Sirait Caleg DPRD kabupaten Labuhanbatu dari partai PBB, terkait dengan siapa saja nama - nama warganya yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Bandar Kumbul kecamatan Bilah Barat kabupaten Labuhanbatu.

Berdasarkan pertanyaan tersebut dan adanya keluhan dimasyarakat mengenai penyaluran dana PKH yang diduga ada dikutip (dipotong) oleh ketua kelompok PKH, maka kepala desa selaku aparat perintah yang berkewajiban mengawasi meminta kepada pendamping PKH agar memberikan daftar nama warganya yang menerima dana PKH namun data yang di pinta tidak pernah diberikan walaupun permintaan tersebut dilayangkan melalui surat yang dikeluarkan desa pada tanggal 24 Januari 2019 nomor 400/31/I/BK/2019 perihal lampiran data penerima PKH dan data raskin desa bandar kumbul yang ditujukan kepada Nurmala Hasibuan selaku pendamping PKH desa bandar kumbul yang berdomisili di dusun mailil jahe desa bandar kumbul kecamatan Bilah Barat kabupaten Labuhanbatu.

Atas tidak diberikannya data yang diminta aparat desa oleh Nurmala Hasibuan kepala desa mengeluarkan surat pemberitahuan sekaligus undangan bagi warganya yang terdaftar penerima manfaat PKH untuk hadir dibalai desa bandar kumbul, Jum'at (01/3/19) sekira pukul 15.00 Wib, yang dihadiri sekitar 85 orang ibu - ibu turut juga dipertemuan tersebut hadir Babinsa koramil 08/RP dan Sekretaris desa, untuk menyampaikan dan mensosialisasikan bahwa selama ini dari aparat desa tidak pernah tahu siapa saja warganya yang terdaftar menerima PKH.

Terkait dengan pertemuan dengan warganya, awak media mengkonfirmasi kepala desa bandar kumbul diruang kerjanya, mengatakan, "Hari ini kita mengundang warga yang menerima PKH yang mana sebelumnya ada masyarakat yang bertanya pada saya tentang siapa saja warganya yang menerima manfaat PKH dari kementrian sosial, saya bilang tidak tau dan tidak ada sama saya karena selama ini pihak pendamping tidak pernah berkoordinasi apa lagi memberikan daftar penerima PKH yang ada di desa Bandar Kumbul.

"Maka saya bersiniatif mengeluarkan surat pemberitahuan dan undangan kepada warga yang terdaftar menerima PKH agar hadir di balai desa makanyalah hari ini kami adakan pertemuan itu seperti yang abang lihat tadi," terang M Toha.

Sementara ditempat terpisah awak media mengkonfirmasi Syaiful Sirait, melalui selulernya sekira pukul 20.30 mengatakan, "Benar bang saya ada menanyakan kepada kepala desa bandar kumbul tentang siapa saja nama warganya yang terdaftar menerima manfaat PKH, dan dikatakan M Toha beliau tidak tahu, ya saya bilang masa kades tidak tahu sementara selaku pengawas kepala desa harusnya mengetahui warganya yang menerima PKH, kalau seperti itu bagaimana bisa tepat sasaran PKH itu, kadesnya saja selaku aparat pemerintahan tidak tahu," ujar Syaiful.

Lanjut Syaiful, Itu berkas terkait PKH sudah ada diserahkan ke pihak berwajib Polres labuhanbatu dan sudah diproses, bahkan saksi - saksi sudah dipanggil, aturannya memang kepala desa harus mengetahui walau secara teknis dia tidak langsung tapi kalau mengacu dari warga kepala desa harusnya boleh tahu karena dia yang paham mana warganya yang tidak mampu dan mana yang mampu keadaan warganya.

Ditambahkannya, kalau didata selabuhanbatu itu sekitar 13 ribu warga yang menerima PKH jadi pemerintahan daerah seharusnya mengawasi program PKH itu, jadi kalau ditingkat kabupaten ya bupati, kalau tingkat kecamatan ya camatnya kalau tingkat kelurahan/desa ya Kepala kelurahan dan desa yang mengawasi program tersebut karena itukan bagian pemerintahan daerah jadi selama ini itulah yang terjadi dilabuhanbatu, jadi kecolongan semua padahal sebenarnya untuk mengajukan itu seharusnya tidak terlepas dari pemerintahan daerah, jadi seandainya PKH itu di salah gunakan dibawah jelas pemerintahan daerah yang salah masa gara - gara oknum pendamping pemerintahan daerah yang disalahkan sementara pejabat setempat tidak mengetahui kan tidak benar permainan orang itu.

 "Itu yang membuat kita tidak terima selama ini, jadi dengan munculnya persoalan ini tidak ada lagi pemotongan yang diduga dilakukan oleh oknum ketua kelompok program PKH, karena selama ini sudah banyak  warga yang melapor ke kita," tandas Syaiful Sirait.(Oen/TM)

Sebarkan:

Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru