Tobasa-metrokampung. com
Ribut-ribut tentang kawasan hutan, Bupati Tobasa Ir.Darwin Siagian panggil masyarakat Adat Desa Pardamean Sibisa beserta masyarakat Adat Desa Sigapiton Tobasa Sumut pada Jumat (27/9/2019).
Hal ini dilakukan berdasarkan surat Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Nomor: B-70/KSP/D.5/09/2019 tanggal 16 september 2019 perihal pemberitahuan dan penyampaian agenda Koordinasi dalam penyelesaian Kasus Konflik Agraria di Desa Sigapiton Kabupaten Tobasa Sumatra Utara.
Pada pertemuan yang menghadirkan Kepala Dinas Kehutanan Sumut yang di wakili Ir. Leo Sitorus, Staf Deputi V Presiden Siska Gultom beserta rombongan, Bupati Tobasa, Wakil Bupati Tobasa, OPD Tobasa, dan perwakilan masyarakat Adat Sigapiton dan juga masyarakat Adat Pardamean Sibisa tampak hadir.
Kepala Dinas Kehutanan Sumut yang diwakili Ir.Leo Sitorus menegaskan, agar masyarakat adat paham dengan kawasan hutan, karena tuntutan masyarakat selama ini tidaklah pernah masuk dalam krateria zona blok tradisional, berbicara dengan persoalan hutan Sibisa adalah berstatus (SK-80) terangnya.
Situasi terkini di lokasi akses jalan (BODT) masih buntu, Bupati Tobasa sabtu '28/9/2019' akan melakukan koordinasi dengan masyarakat Adat Sigapiton beserta masyarakat adat Desa Pardomuan Sibisa di Sigapiton.
Pertemuan yang sangat alot itu, medapatkan sejumlah masukan dari masyarakat Adat Desa Sigapiton untuk menjadi pekerjaan rumah Bupati.
Tidak ketinggalan juga, masyarakat Adat Desa Pardamean Sibisa sebagai pihak yang menghibahkan tanah kepada pihak Kehutanan tahun 1952, juga membacakan pernyataan sikap agar pembangunan akses jalan yang kini terhalang segera di lanjutkan.
Bupati Tobasa Ir.Darwin Siagian sebagai penguasa daerah Kabupaten Tobasa berusaha menjadi mediator untuk masyarakat demi pencapaian pembangunan insprastruktur BODT.
Dihadapan masyarakat Adat dan sejumlah media, Bupati Darwin Siagian mengatakan, akan melakukan pertemuan lanjutan pada sabtu (28/9/2019) di Desa Sigapiton.(e-js/mk)
.jpg)
