Pakpak Bharat, metrokampung.com
Kepala Dinas Pendidikan Pakpak Bharat Kasiman Berutu, SE. Ak, MSi, CFra angkat bicara soal beredarnya surat anggota DPRD Pakpak Bharat memintanya diganti dari jabatannya sebagai kepala dinas.
Secara terbuka, Kasiman Berutu yang notabene baru beberapa bulan menjabat sebagai pelaksana tugas kepala dinas menegaskan perlakuan kepadanya terkesan tidak adil.
Bahkan Kasiman mengaku menilai cara-cara yang dilakukan sebahagian anggota dewan tidak sesuai prosedural yang lazim dan di luar kepatutan.
"Seharusnya kalau ada rekam jejak saya yang tidak dianggap tidak netral atau kinerja saya dianggap kurang maksimal, maka saya dipanggil oleh komisi III untuk memberikan penjelasan. Jadi kesannya bukan hukum jalanan dan main vonis tanpa ada suatu proses yang adil," kata Kasiman.
“Perlu saya jelaskan bahwa dana mahasiswa tidak bisa kami cairkan karena separuh dana beasiswa yang dianggarkan tahun 2020 di refocusing oleh pemkab pakpak bharat dan dikembalikan pada saat PAPBD 2020 ditetapkan. Jadi pencairannya secepatnya pada awal oktober 2020,” ujarnya.
“Saya dituduh tidak netral pada pilkada karena ada screenshoot di group whatsapp melarang kepala sekolah menggunakan tukang yang berafiliasi ke salah satu bakal calon bupati di grup PENGAWAL NETRALITAS ASN itu tidak benar. Dan perlu saya jelaskan informasinya harus didengarkan secara utuh,” katanya.
Ia juga menjelaskan group tersebut dibuat tanggal 4 Agustus 2020. Setelah ada laporan ada tukang yg berafiliasi salah satu kandidat, langsung dilarang dan tanggal 22 agustus 2020 ada laporan ada sekolah menggunakan tukang yang rajin mengajak memilih ke salah satu kandidat langsung diperingatkan.
“Oleh karena pembicaraan di group pengawal netralitas ASN disebarkan ke medsos, jadi publik memberikan tafsiran berbeda. Publik hanya membaca sebuah kutipan melalui screenshoot yang tak utuh,” katanya.
Sebelumnya beredar di media sosial beredar surat anggota DPRD Pakpak Bharat kepada Kasiman Berutu. Pada surat yang ditandatangani 14 September 2020 lalu, ada 12 anggota DPRD yang menandatangani agar Kasiman diganti. Sementara 5 diantaranya tidak ikut membubuhkan tanda tangan diantaranya; Maju Boangmanalu, Ronal Lubis, Selloh Cibro, Hotmauli, Ramles Tumangger, Mansehat Manik dan Elson Angkat.(vikram/mk)
