 |
| Anggota DPRD Sumut Fraksi Nasdem DR Timbul Sinaga,SE, MSA. |
Medan, metrokampung.com
Harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Sumatera Utara (Sumut) naik sebesar Rp200 per liter sejak 1 April 2021. Kenaikan terjadi karena perubahan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) khusus bahan bakar non-subsidi menjadi 7,5 persen di wilayah Sumatera Utara.
Dan sesuai surat edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, per tanggal 1 April 2021, maka Pertamina pun melakukan penyesuaian harga khusus untuk BBM non-subsidi di seluruh wilayah Sumut.
Kenaikan BBM 1April 2021, menurut Anggota DPRD Sumut DR Timbul Sinaga,SE,MSA kurang bijak untuk dilaksanakan. Baik secara regional maupun nasional sangat bertolak belakang dengan kebijakan lain, yaitu kebijakan tentang pencegahan dan penanggulangan covid-19.
Pemerintah telah mengalokasikan hampir 25% dari anggaran APBN Tahun 2021 untuk Penasehatan Ekonomi Nasional (PEN).
Kalau harga BBM dinaikan maka akan mengakibatkan beban produksi pelaku usaha akan semakin berat dan semakin besar. Sehingga akan mengakibatkan harga - harga jual dari pelaku usaha akan mengalami kenaikan padahal kemampuan daya beli atau kemampuan daya tukar masyarakat masih rendah, kata anggota DPRD Sumut Timbul Sinaga dalam siaran persnya, Jumat (2/4/2021).
Disamping bertolak belakang dengan kebijakan alokasi pencegahan dan penanggulangan covid-19 sebesar Rp 627,9 Triliun dari APBN dan dari seluruh APBD sebesar Rp78 Triliun dan dari seluruh Dana Desa sebesar Rp28 Triliun, menurut Timbul Sinaga hal ini akan menjadi kontroversi.
Padahal untuk membangun kembali pertumbuhan ekonomi nasional harus membangun UMKM karena UMKM inilah menjadi penyanggah di Republik Indonesia, paparnya.
Saya sempat bergembira bahwa penyehatan ekonomi melalui relaksasi relaksasi ekonomi pada UMKM adalah kebijakan yang tepat. Tapi kalau harga BBM dinaikkan yang berlaku per 1 April ini justru bertolak belakang dengan kebijakan sebelumnya, ujarnya.
Timbul Sinaga menguraikan, jika dilihat dari sisi ekonomi, biaya produksi dari seluruh pelaku ekonomi sebagian besar adalah BBM. Dan jika dilihat dari dampak psikologinya, yaitu dampak yang gagagahan kalau harga BBM dinaikkan seolah olah masyarakat akan menaikkan harga jual mereka sehingga akan menambah naiknya harga jual dari produk - produk yang dihasilkan.
Oleh karenanya, secara pribadi anggota DPRD Sumut dari Fraksi Nasdem ini tidak setuju dengan kenaikan harga BBM. Dan Fraksi Nasdem juga menolak kenaikan harga BBM ini. Baik mau diberlakukan secara nasional maupun regional, karena menurutnya pengalokasian anggaran APBN sebesar Rp627,9 Triliun yang sebagian besar untuk penyehatan ekonomi nasional (PEN) dan penyehatan usaha mikro kecil dan menengah justru tidak bermanfaat, pungkasnya.
Anggota Komisi A Dapil Deliserdang ini yang memahami betul pergerakan ekonomi khususnya UMKM di Provinsi Sumatera Utara dengan tegas mengatakan bahwa kenaikan harga BBM kurang bijak untuk dilaksanakan karena ada dua kebijakan yang saling bertolak belakang.(Ra/mk)
.jpg)
