TARUTUNG, metrokampung.com
Kabupaten Tapanuli Utara resmi terpilih menjadi satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai daerah uji coba (piloting) nasional dalam program perluasan Digitalisasi Bantuan Sosial. Menindaklanjuti kepercayaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Training of Trainers (ToT) Digitalisasi Bantuan Sosial bagi ratusan agen dan pendamping di Aula Martua Kantor Bupati Tapanuli Utara, Jumat (22/5/2026).
Kegiatan yang berlangsung intensif ini merupakan kelanjutan dari rangkaian agenda yang telah dibuka secara resmi pada Kamis (21/5) kemarin oleh Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., bersama Sekretaris Daerah Drs. Henry M.M. Sitompul, M.Si.
Pada hari kedua, acara dibuka oleh Bupati Tapanuli Utara yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I), Satya Dharma Nababan, S.Sos., M.Si. Agenda berskala nasional ini dihadiri langsung oleh sejumlah pejabat pusat, di antaranya Direktur Integrasi Data Kependudukan Daerah Ditjen Dukcapil Kemendagri Ir. R. Agus Irawan, MP, Kasubdit Monev dan Dokumentasi Mohammad Priyono, SH, MH, serta perwakilan dari Kementerian Sosial RI, Bank Indonesia, dan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP).
Dalam laporan pelaksanaannya, Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tapanuli Utara, Rafles Sergius Gultom, mengungkapkan bahwa pelatihan ini dibagi ke dalam dua sesi guna mengakomodasi 510 peserta dari 15 kecamatan se-Tapanuli Utara.
"Para peserta terdiri dari 251 Operator SIKS-NG, 124 Petugas PPKB, 78 Pekerja Sosial Masyarakat, 35 Pendamping PKH, 14 Pendamping TKSK, dan 8 ASN Dinas Sosial PPPA. Program ini merujuk pada keberhasilan uji coba di Kabupaten Banyuwangi sebagai barometer tata kelola jaminan sosial berbasis digital yang transparan," ujar Rafles.
Sementara itu, Direktur Integrasi Data Kependudukan Daerah Kemendagri, Ir. R. Agus Irawan, MP, dalam arahannya menekankan pentingnya optimalisasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Menurutnya, IKD tidak hanya mempermudah urusan Perlindungan Sosial (Perlinsos), tetapi juga efektif memangkas birokrasi layanan administrasi kependudukan.
"Bapak dan Ibu adalah agen. Suksesnya misi transformasi digital ini berada di pundak Anda sekalian. Manfaatkan IKD untuk mempermudah masyarakat bertransaksi dokumen catatan sipil secara langsung via smartphone tanpa perlu antre ke Dinas Dukcapil," ujar Agus. Namun, ia juga memberikan catatan tegas terkait aspek keamanan siber.
"Selaku agen, mohon jaga keamanan data, gunakan password secara bijak, dan hindari mengunduh aplikasi sembarangan agar perangkat aman dari serangan siber."
Di sisi lain, perwakilan Kementerian Sosial RI optimistis bahwa kehadiran 510 agen di lapangan akan menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam memastikan integrasi data berjalan presisi. Langkah digitalisasi verifikasi dan validasi ini dipercaya mampu mengeliminasi potensi salah sasaran dalam penyaluran kluster bantuan sosial seperti PKH dan bantuan sembako.
Di sisi lain, perwakilan Kementerian Sosial RI optimistis bahwa kehadiran 510 agen di lapangan akan menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam memastikan integrasi data berjalan presisi. Langkah digitalisasi verifikasi dan validasi ini dipercaya mampu mengeliminasi potensi salah sasaran dalam penyaluran kluster bantuan sosial seperti PKH dan bantuan sembako.
Apresiasi terhadap kesiapan infrastruktur teknologi informasi di daerah ini juga datang dari perwakilan KPTDP, Samuel Tampubolon. Ia menilai terpilihnya Tapanuli Utara di antara ratusan kabupaten lain di Indonesia membuktikan komitmen tinggi serta kualitas koordinasi yang solid dari pimpinan daerah dalam menghadapi era transformasi digital nasional.
Laporan : Jufri Panjaitan
Editor : Simon Sinaga
