SUMUT

NASIONAL

Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Rakor Kesiapan Di Provsu

Jumat, 03 Juli 2020 | 17.55 WIB
Kali Dibaca |

Wali Kota Tanjungbalai, H.M Syahrial SH,MH hari ini menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang dilaksanakan Grand Aston City Hall, Jalan Balai Kota,Jum'at (3/7/2020).(Foto Mk/dok)
Tanjungbalai, Metrokampung.com
Kota Tanjungbalai Siap Mensukseskan Pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 Mendatang Ujar Wali kota.

Wali Kota Tanjungbalai, H.M Syahrial SH,MH hari ini menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang dilaksanakan Grand Aston City Hall, Jalan Balai Kota, Medan (Jumat, 2/7/2020)

Acara yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, didampingi Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi saat melakukan kunjungan kerja ke Sumut. Rapat yang dihadiri perwakilan dari KPU Provinsi Provinsi Sumatera Utara, Bawaslu Sumut dan sejumlah kepala daerah kabupaten/Kota Se Sumut tersebut membahas isu strategis dalam rangka memantapkan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 dengan penerapan secara ketat protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19.


Untuk diketahui, ada 23 kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada Serentak 2020 di Wilayah Sumatera Utara.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun ini, segera mencairkan seluruh dana hibah  pemilihan yang sudah tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Sebab, masih ada beberapa daerah yang belum mencairkan seluruhnya.

Menurut Mendagri, rapat yang digelar di Medan, adalah rapat persiapan menjelang digelarnya pilkada di 23 daerah yang ada di Sumut. Ia merasa gembira mendengar laporan dari Ketua KPU dan Bawaslu Sumut yang melaporkan, pada prinsipnya semua daerah yang akan menggelar pemilihan di Sumut telah siap.

 " Semua siap untuk melaksanakan, bahkan bapak Gubernur sudah memberikan hibah tanah dan kantor untuk KPUD provinsi. Itu menunjukkan kesungguhan dari bapak Gubernur untuk mendukung proses demokrasi yang ada. Kemudian dari sisi anggaran tadi sudah saya sampaikan sebagian besar anggaran untuk Pilkada dari NPHD oleh daerah kepada KPUD,  Bawaslu ada yang sudah mencapai 100 persen, tapi ada juga yang baru separuh," katanya.

Mendagri menambahkan, masih terkait dengan anggaran Pilkada,  khusus untuk Sumut, hanya sebagian kecil daerah yang belum mencairkan. Misalnya, Mandailing Natal dan Samosir. Tapi kepala daerah bersangkutan  sudah menyampaikan komitmennya menyelesaikan pencarian dana hibah Pilkada pada   tanggal 7 Juli ini. "Bupatinya menyampaikan tanggal 7 Juli akan diberesin semua. Hanya ada masalah internal di Bawaslu yang di Samosir. Nah kemudian dari APBN juga yang sudah dihibahkan atau yang sudah ditransfer oleh Kemenkeu sebanyak lebih kurang 996 miliar dan kepada bawaslu sebanyak 157 miliar, itu juga sudah nyampe juga di KPUD kabupaten dan kota. Sudah dibagi oleh KPU dan Bawaslu pusat," ujarnya.

Artinya, kata Mendagri,  anggaran dari daerah sebagian sudah masuk. Ada yang 100 persen ditransfer. Kemudian dana yang  dari APBN sebagian sudah masuk untuk tahap pertama. Dan untuk wilayah Sumatera Utara sudah masuk semua. " Tinggal yang kita minta sisa realisasi anggaran yang belum 100 persen paling lambat minggu depan sudah diserahkan atau dicairkan kepada Bawaslu dan KPUD masing-masing karena tanggal 15 Juli itu sudah mulai pemutakhiran data door to door. Ini memerlukan pengamanan untuk alat proteksi dalam rangka pengamanan Covid, nah itu kira-kira," kata Mendagri.

Di tempat yang sama Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, Komisi II DPR mengapresiasi kegiatan rapat koordinasi dalam rangka persiapan pilkada. Menurutnya, seminggu kedepan, ia dan Mendagri akan  hadir dalam rapat serupa di beberapa provinsi yang lain.

"Jadi ini menunjukkan bahwa Pemerintah dan kita semua sangat serius mempersiapkan pilkada serentak ini dengan protokol Covid-19 yang cukup ketat. Jadi kalau ada selama ini perdebatan-perdebatan apakah kita bisa melakukan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 dalam situasi pandemi ini kalau kita lihat dari pertemuan  atau rapat koordinasi teknis ini kita optimis, " katanya.

Terkait masih adanya kekhawatiran Pilkada yang media penularan virus, Doli Kurnia mengatakan, sosialisasi menjadi sangat penting dilakukan. Dan, saat ini  mesti dibalik isunya, pilkada ini jadi ajang adu gagasan, dan adu berbuat dalam rangka efektivitas penanganan Covid beserta dampaknya.

 " Otomatis  kalau nanti kita naikkan isu Covid-19 ini kepada efektivitas penanganan,  ini maka akan ada adu gagasan antara para kontestan. Bagi petahana dia harus berbuat. Nah kalau seadainya isu tingkat Covid-nya naik yang positif maupun yang fatalitas kematian, masyarakat silahkan menilai sendiri. Bisa berisiko bagi petahana, bisa-bisa tidak dipilih oleh rakyatnya. Tapi kalau dia bisa menekan dengan berbagai teknis manajemen penanganan Covid-19, rakyat akan puas seperti kasus di Korsel, partisipasi tinggi karena rakyat membutuhkan kepala daerah atau pemimpin yang bisa menangani Covid-19 dan dampaknya, karena Covid-19 ini menyangkut hajat hidup seluruh orang, " urainya.

Sementara itu Wali Kota Tanjungbalai, H.M Syahrial usai menghadiri acara tersebut mengatakan bahwasanya sejauh ini Pemkot Tanjungbalai terus berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu Tanjungbalai terkait pelaksanaan Pilkada 2020 di Kota Tanjungbalai. Insyaallah, semua berjalan lancar dan kita akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak agar semuanya berjalan lancar sehingga pelaksanaan Pilkada di Kota Tanjungbalai tahun ini dapat dilaksanakan 9 Desember 2020 mendatang.(ES/Mk)
Sebarkan:

Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru